Presiden Beri Mandat Wapres Gibran Urus Papua

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan Papua. Bahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberi mandat khusus untuk urus Papua. Dengan tugas itu, Gibran akan banyak ke Papua, termasuk berkantor di Bumi Cendrawasih.

 

Hal ini diungkap Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, penugasan terhadap Wapres tengah diformalkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

 

“Presiden akan memberikan penugasan kepada Wakil Presiden untuk menangani Papua secara khusus. Bahkan bisa saja nanti ada kantor Wapres di Papua,” kata Yusril dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

 

Menurut Yusril, nantinya tugas Gibran bukan hanya soal pembangunan Papua saja. Wapres juga akan mengurus hal-hal yang menyangkut penegakan HAM dan reformasi pendekatan keamanan di Bumi Cenderawasih. “Parameter HAM harus jadi acuan utama,” ujarnya.

 

Yusril lantas memuji keputusan Presiden yang menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri HAM. Menurutnya, Pigai, yang berasal dari Papua dan memiliki rekam jejak panjang sebagai aktivis HAM, dinilai memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan di wilayah Timur Indonesia.

 

“Dulu Gus Dur membentuk Kementerian Negara Urusan HAM dan mengangkat Hasballah M. Saad sebagai menteri. Saya kira Pak Prabowo sudah tepat menunjuk orang Papua dan aktivis HAM sebagai Menteri HAM sekarang,” puji mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu.

 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penjelasan lebih rinci soal penugasan Gibran di Papua. Kata Tito, peran Wapres sebatas koordinasi kebijakan di tingkat pusat, sesuai amanat UU Otonomi Khusus.

 

“Pelaksana teknis di lapangan bukan Wapres. Itu tugas badan eksekutif khusus yang akan dibentuk Presiden,” tegas Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

 

Tito mengungkapkan Presiden Prabowo akan membentuk badan eksekutif yang bertugas mendongkrak percepatan pembangunan di Papua. Ia bilang, kepalanya juga nantinya akan dipilih langsung oleh Presiden.

 

“Badan ini juga akan membentuk deputi-deputi untuk mengawal percepatan pembangunan Papua,” jelas Tito.

 

Mantan Kapolri ini mengungkapkan, Kementerian Keuangan saat ini memang sedang menyiapkan kantor untuk badan eksekutif penanganan Papua di Jayapura. Kantor itu berlokasi di gedung eks-KPKPN yang sudah lama dipersiapkan.

 

“Namun, (kantor) itu bukan untuk Wapres, melainkan untuk badan eksekutif percepatan pembangunan Papua,” tegas Tito.

 

 

Tokoh Pemuda Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Agustinus Orocomna mendukung penunjukan langsung Wapres Gibran tangani Papua. Langkah ini dinilai tepat dan maju.

 

 

Kehadiran Wapres Gibran di Tanah Papua dengan pendekatan kemanusiaan secara langsung, dampaknya besar terhadap pembangunan dan kedamaian di Bumi Cenderawasih.

 

“Inilah yang diinginkan Masyarakat Asli Papua. Bukan dengan pendekatan militer dan sejenisnya,” tegas Ketua forum anak asli 7 suku peduli Otsus (Forapelo) Kabupaten Teluk Bintuni ini, dalam keterangannya.

 

Kata Orocomna, Papua bukan tanah kekerasan dan pertumpahan darah. Melainkan tanah damai untuk semua suku yang mendiaminya. Dia berharap, turun langsungnya Wapres akan meningkatkan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua.

 

“Dari hak birokrasi politik, dunia usaha, kesejahteraan, pendidikan, hingga kesehatan benar-benar ditegakkan sesuai UU Otonomi Khusus di Papua,” ungkapnya.

 

tempat terpisah, Anggota Komisi II DPR Deddy Yevry Sitorus mendukung keputusan Presiden. Kata dia, Gibran orang paling tepat mengemban tugas ini. Terpenting, kata dia, dalam mengurus Papua ini jangan setengah hati.

 

“Harus tinggal di sana. Jangan datang-pergi. Ini kerja besar. Ada food estate 3 juta hektare. Papua nggak bisa sambil lalu,” tegasnya.

 

Ia menyarankan Gibran berdialog dulu dengan tokoh Papua, sejarawan, dan sosiolog. “Koordinasi juga dengan Kemendagri dan kementerian teknis,” pesan Deddy.

 

Diketahui, penunjukan Wapres untuk urus Papua bukanlah hal baru. Di era Presiden RI ke-7 Jokowi, Wapres Kiai Ma’ruf Amin juga diberi mandat memegang jabatan Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Kiai Ma’ruf diberi tugas memastikan keberlangsungan pembangunan dan otonomi khusus di Papua.

 

 

Kiai Ma’ruf bahkan berkantor di sana selama lima hari, Oktober 2023. Sang Kiai berdialog bersama pemuka agama, aktivis kemanusiaan, hingga tokoh pemuda Papua.

 

Sedangkan Gibran, sejak dilantik dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, diketahui belum pernah menginjakkan kaki di Papua. Rencana kunjungan ke Merauke awal 2025 batal karena agenda lain.

 

Teroris Papua Kembali Berulah

 

Saat ini, kondisi keamanan di Papua kembali memanas. Teroris Papua yang tergabung dalam TPNPB-OPM kembali bikin ulah. Terbaru, kelompok ini dilaporkan membakar SD Pinapa di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Minggu (6/7/2025).

 

Kapolres Puncak Kompol Mardi Marpaung mengatakan, TPNPB-OPM juga membakar dua rumah milik Bupati Puncak, Elvis Tabuni, dan Kantor Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Minggu (6/7/2025).