Tekan Kenaikan Harga, Bulog Akan aGelontorkan Bantuan Beras Ke 18,27 Juta Orang

JAKARTA - Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,27 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengendalikan harga makanan pokok tersebut yang belakangan mengalami kenaikan.

 

Rencana penyaluran bantuan pangan itu akan dilakukan Bulog setelah menerima penugasan dari Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menjalankan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) selama periode Juli hingga Desember 2025.

 

Program SPHP merupakan instrumen strategis Pemerintah, dalam mengendalikan harga be­ras, yang belakangan mengalami tren kenaikan.

 

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Suyamto menjelaskan, bantuan pangan ini merupakan bagian dari peneba­lan bantuan sosial tahun 2025 yang digagas Pemerintah, untuk menjaga stabilitas ekonomi ma­syarakat berpenghasilan rendah dan menekan inflasi pangan. Khususnya beras.

 

“Penyaluran bantuan pangan dilaksanakan berdasarkan data PBP yang telah ditetapkan oleh Bapanas. Melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial (Ke­mensos), guna memastikan bantuan tepat sasaran,” jelas Suyamto dalam keterangan resmi, Minggu (13/7/2025).

 

Suyamto menjelaskan, sesuai arahan Bapanas, distribusi bantuan pangan dilakukan se­cara one shoot atau satu kali pengiriman untuk alokasi dua bulan sekaligus. Yakni, Juni dan Juli 2025.

 

Setiap PBP akan menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan, dengan total 20 kg per penerima.

 

“Kami memastikan kualitas beras yang disalurkan adalah be­ras terbaik dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang selama ini kami jaga,” janji Suyamto.

 

Bulog juga telah mempersiap­kan distribusi bantuan secara menyeluruh. Mulai dari kesiapan stok CBP di gudang seluruh Indonesia, armada logistik yang memadai, hingga sistem distri­busi berbasis teknologi informa­si untuk pemantauan real-time.

 

“Sebagai bagian dari strategi nasional penguatan ketahanan pangan dan perlindungan sosial, Bulog terus memperkuat koordi­nasi lintas sektor dengan Bapa­nas, Kemensos, dan Pemerintah Daerah (Pemda),” tegasnya.

 

Suyamto menjelaskan, proses distribusi dirancang untuk berja­lan secara efisien dan akuntabel, dengan mengutamakan ketepatan jumlah, lokasi, dan waktu penerimaan bantuan.

 

Dia menekankan, Bulog berkomitmen menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan sinergi.

 

“Kami akan terus mendukung Pemerintah, dalam memperkuat perlindungan sosial, serta men­jaga akses pangan masyarakat,” tambahnya.

 

Bulog juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang terus mendorong penguatan program bantuan pangan sebagai bentuk nyata kehadiran negara bagi masyarakat.

 

Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian Khudori berharap, distribusi bantuan bisa dilakukan secara menyeluruh dan benar-benar diterima oleh yang berhak.

 

Penugasan Bapanas kepada Bulog ini sangat strategis un­tuk mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat miskin, dan stabilitas sosial eko­nomi di Indonesia,” tutur Khu­dori kepada Tangselpos.id, Minggu (13/7/2025).

 

Penugasan ini, lanjutnya, akan menguatkan peran Bulog sebagai pelaksana kebijakan ketahanan pangan nasional, yang terintegrasi dengan program Pemerintah. Sehingga me­ningkatkan koordinasi antar lembaga terkait.

 

Dengan keterlibatan Bulog, mekanisme penyaluran bantuan pangan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

 

“Serta mengurangi potensi penyimpangan dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak,” ujarnya.

 

Lebih lanjut Khudori berpendapat, tidak ada salahnya jika Pemerintah membuka opsi ekspor, yang belakangan ramai menjadi perbincangan publik.

 

“Akan tetapi, opsi ekspor sebaiknya dilakukan setelah bisa dipastikan produksi dalam negeri aman untuk memenuhi konsumsi domestik,” katanya.

 

Yang pasti, imbuhnya, mau ekspor atau tidak, sebaiknya dilakukan pada akhir September. Karena saat itu produksi sudah mencapai 80 persen-85 persen.

 

Khudori juga meminta, Pemerintah perlu mengkoreksi kebijakan dengan mengemba­likan syarat kualitas pembelian gabah petani.

 

Pasalnya, pembelian gabah tanpa syarat kualitas memang menolong petani, tapi membuka perilaku lancung yang tidak mendidik.

 

Terakhir, HET (Harga Eceran Tertinggi) beras harus disesuai­kan. Gabah adalah input beras. Ketika harga gabah naik tidak masuk akal, (masa) harga beras tidak disesuaikan,” sentilnya.

 

Patokan HET

 

Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi melaporkan harga beras medium melampaui HET per 4 Juli 2025. “Harga me­dium di atas HET untuk semua zona,” kata Arief dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Senin, 7 Juli 2025.

 

Berdasarkan pembagian wilayah, harga beras di zona 1 yang terdiri dari Jawa, Lampung, Sumsel Bali, NTB, dan Sulawesi adalah Rp 13.701 per kg atau 9,61 persen di atas HET.

 

Sementara harga beras di zona 2 yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Beng­kulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung lalu NTT dan Kaliman­tan adalah Rp 14.334 per kg atau 9,24 persen di atas HET.

 

Adapun harga beras di zona 3, yakni Maluku dan Papua senilai Rp 16.050 atau 18,89 persen di atas HET.

 

Berdasarkan panel harga pangan Badan Pangan Nasional, 8 Juli 2025, harga beras medium rata-rata secara nasional men­capai Rp 12.864 per kilogram.

 

Adapun harga eceran tertinggi atau HET beras medium, yakni Rp 12.500-13.500 per kilogram.

 

“Bapanas berupaya mensta­bilisasi harga melalui penyaluran bantuan pangan dan SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) beras,” kata Arief.