Luhut Wanti-wanti Krisis Global Berdampak Ke RI

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak masyarakat tidak terlena dengan kondisi perekonomian saat ini. Masyarakat diminta bersiap menghadapi krisis ekonomi global yang berpotensi berdampak ke Indonesia.

Luhut mengatakan, masyarakat harus waspada dan bersiap diri.

“Suka, tidak suka, kondisi ini (krisis ekonomi global) akan ber­dampak pada Indonesia. Namun kita bersyukur sampai hari ini dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kita bisa meredam keadaan ini. Tapi per­tanyaannya berapa lama?” kata Luhut dalam pidatonya pada Puncak Hari Maritim Nasional 2022, yang disiarkan secara virtual, kemarin.

Luhut bercerita pengalaman kunjungannya ke New York, Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Menurutnya, para pemangku kepentingan di bidang ekonomi kerap bicara soal krisis ekonomi global akibat perang Rusia dan Ukraina yang berdampak pada kondisi pangan dan energi global.

Kemudian, ketegangan antara China dan Taiwan yang diper­kirakan berdampak pada ekonomi dunia. Yang pada akhirnya bisa menimbulkan gangguan pada ekonomi Indonesia.

“Indonesia harus siap meng­hadapi hal ini, dan kompak mengatasi kondisi krisis yang akan terjadi ke depan,” sambung Luhut.

Dia memprediksi, Bank Sen­tral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed) akan me­naikkan suku bunga hingga mencapai 4,75 persen sampai akhir tahun.

"Inflasi kita saat ini masih 4,9. Lalu, core inflasi kita 2,8. Inflasi tinggi banyak di sektor pangan, sekarang sedang kita benahi bersama agar tidak makin tinggi, berdasarkan perintah Presiden,” katanya.

Meski begitu, Luhut menye­but, sampai saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara di dunia yang perekonomiannya kuat.

"Namun, kondisi ini jangan sampai membuat Indonesia berpuas diri. Semua tetap harus waspada pada krisis yang akan terjadi dalam waktu dekat,” ujarnya.

Luhut yakin, bila semua pihak saling bahu membahu dan bekerja sama, ekonomi Indonesia ke depan akan baik-baik saja.

“Saya percaya, kalau kita kompak dalam keadaan krusial ini semua bisa diatasi,” pungkas Luhut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengimbau Pemerintah harus memperkuat belanja perlindungan sosial agar daya beli masyarakat tetap ter­jaga di tengah gejolak ekonomi global.

“Idealnya belanja perlindungan sosial di angka 4-5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Artinya, belanja ini untuk mencegah terjadinya penurunan daya beli kelas rentan miskin dan miskin,” ungkap Bhima kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group)

Selain itu, memberikan insentif dari sisi fiskal untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Salah satu insentif yang dapat diberikan antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

“PPN yang lebih rendah akan menstimulus pelaku usaha agar bisa mempertahankan omzet,” tegasnya. (rm.id)