Realisasi PBB-P2 di Ratusan Desa di Pandeglang Jeblok

PANDEGLANG - Sebanyak 339 desa dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang hingga Juni 2025, belum memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Buku I. PBB-P2 Buku I dari target Rp 21.643.038 dengan jumlah 582.536 Wajib Pajak (WP) per 11 Juli baru terealisasi Rp 6580.825.425 atau sebesar 30,41 persen.

 

Bahkan berdasarkan data yang disajikan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Pandeglang pada 30 Juni 2025, masih ada desa yang realisasi PBB-P2 Buku I di angka nol sekian persen.

 

Realisasi PBB-P2 Buku I terendah terjadi di Desa Sukamulya, Kecamatan Mekarjaya sebesar 0,12 persen atau Rp 29.190 dari target Rp 25.243.011. Kemudian Desa Pasirsedang, Kecamatan Picung sebesar 0,17 persen atau Rp 1.308.068 dari target Rp 134.288.520. Desa Karangsari, Kecamatan Angsana sebesar 0,52 persen atau Rp 362.250 dari target Rp 69.838.980 dan Desa Ganggaeng, Kecamatan Picung sebesar 0,66 persen atau Rp 224.627 dari target Rp 34.243.477.

 

Sedangkan untuk desa dengan realisasi PBB-P2 tertinggi terjadi di Desa Seuseupan, Kecamatan Sukaresmi dengan capaian 100 persen dari target Rp 36.387.977. Selanjutnya ada Desa Pasirloa, Kecamatan Sindangresmi dengan realisasi 90,54 persen atau Rp 39.153.597 dari target Rp 43.246.723.

 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pandeglang, Ramadani menerangkan, dua pekan lalu Tim Satgas Percepatan PAD sudah turun ke 12 kecamatan, di antaranya Kecamatan Cimanuk, Cipeucang, Saketi, Cikedal, Labuan, Bojong Picung, Angsana, dan Kecamatan Sindangresmi untuk melakukan monitoring realisasi PBB-P2 Buku I dan II.

 

“Kita menyampaikan kepada teman-teman di desa dan kecamatan terkait peran dan tanggung jawab penagihan PBB-P2, di mana Buku I itu menjadi tanggung jawab desa dan Buku II menjadi tanggung jawab kecamatan. Kita berupaya bersama-sama, minimal pada bulan Agustus ini sudah di atas 60 persen capaiannya,” ujar Ramadani kepada tangselpos.id, Jumat (18/7/2025).

 

Dikatakannya, dari hasil monitoring tersebut terdapat desa yang realisasi PBB-P2 masih di bawah 1-2 persen. Kondisi tersebut menjadi atensi Bapenda Pandeglang dan juga Satgas Optimalisasi PAD, jangan sampai pengalaman tahun lalu realisasi PBB-P2 jeblok yang hanya mencapai 49 persen.

 

“Kondisi tersebut mengakibatkan defisit riil di 2024 sebagaimana hasil audit BPK RI. Jadi Insyaallah tahun ini akan kita kawal, kita pun intens turun ke lapangan, sementara Satgas Optimalisasi PAD sudah turun di 12 kecamatan,” kata dia.

 

Pihaknya berharap, jangan sampai APBD ini hanya deretan angka. Karena uang yang menjadi target pendapatannya khususnya di PAD tidak masuk sebagai penerimaan daerah.

 

“Kami pun menagih kinerja, jangan sampai teman-teman kepala desa meminta haknya ke kabupaten berupa Siltap dan BHPRD (Penghasilan Tetap dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, red). Bagaimana Pemkab Pandeglang bisa bayar (Siltap dan BHPRD, red) jika uangnya dari kinerja teman-teman desa tidak tercapai,” tutur Ramadani.

 

Ditanya soal kendala realisasi PBB-P2 Buku I yang masih rendah, Ramadani menjelaskan, karena lemahnya pengelolaan dan manajemen yang dilakukan para kepala desa. Menurutnya, jika masyarakat ditagih pasti akan membayar, meski tidak seketika namun pasti bayar.

 

“Kendala mereka itu tidak berbagi tugas. Sebetulnya kemarin juga kita sudah sampaikan strategi bagaimana mengoptimalkan penagihan PBB ini dengan membagi tugas habis seluruh perangkat desa, libatkan para kepala dusun, RT dan juga RW dalam penagihan,” pungkasnya.(*)