Publik Kecam DPRD Pandeglang yang Minta Tambahan Anggaran Belanja

PANDEGLANG - Usulan penambahan anggaran belanja oleh Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 10,8 miliar dalam dokumen Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) TA 2025, mendapat reaksi publik.

 

Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada menyebut, DPRD Pandeglang tidak mengukur diri di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah morat-marit. Menurut dia, harusnya DPRD melalui salah satu fungsinya (budgeting) bisa memformulasikan kebijakan anggaran yang efektif efisien serta mengedepankan skala prioritas dan kepentingan publik.

 

“Para wakil rakyat juga harus sadar diri dong, gak patut minta tambahan anggaran di tengah kondisi APBD Pandeglang yang minus. Mestinya malu lah sama rakyat yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja, tapi katanya wakil tapi kok malah tidak memiliki sense of crisis,” ungkap Uday kepada tangselpos.id, Minggu (20/7/2025).

 

Ia menyarankan para anggota DPRD Pandeglang untuk turun dan bersentuhan dengan kulit dan keringat rakyat dan jangan hanya memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak menyentuh langsung terhadap perbaikan kondisi masyarakat. Dirinya melihat, dalam pembahasan APBD tidak banyak memprioritaskan kepentingan masyarakat secara mendasar, melainkan ajang bancakan oknum politisi dan birokrat.

 

“Saya melihat sebagian besar kerjaan anggota DPRD Pandeglang itu cuma kunker (kunjungan kerja, red), kalau berani buka saja ke publik terjadi agenda bulanan mereka. Kenapa anggota dewan itu sering kunker, karena kan lumayan saja ada SPPD-nya (Surat Perintah Perjalanan Dinas, red), tapi saat rapat paripurna malas-malasan karena tidak ada uang duduk,” sindirnya.

 

Aktivitas antikorupsi ini menilai, kondisi Kabupaten Pandeglang makin ke sini makin terpuruk dan memprihatinkan, seperti benang kusut yang tidak pernah ada penyelesaiannya.

 

“Jadi sepanjang tidak ada terobosan baru, maka akan semakin parah. Perlu kebijakan yang revolusioner dari pemimpinnya serta para wakil rakyat yang tidak mengedepankan ego dengan alasan cost untuk jadi dewan kan mahal, jadi harus balik modal,” pungkasnya.

 

Sementara, salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang namanya minta dirahasiakan mengaku tidak kaget dengan usulan tambahan belanja para wakil rakyat. Menurut dia, tiap tahun memang seperti itu kondisinya dan cenderung naik terus anggarannya. “Sudah tidak aneh (minta tambahan anggaran, red). Saya juga bingung dewan ini kerjanya apa, tapi anggarannya paling besar,” akunya.

 

Saat wakil rakyat minta tambahan anggaran, kata dia, para pegawai jutsu tengah menjerit, karena Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) sudah tidak ada. Padahal selain gaji yang secara umum sudah habis, para pegawai ini menantikan TPP untuk menyambung hidup.(*)