Gubernur Pram Sesalkan Beras Oplosan Sudah Terlanjur Beredar Dan Dikonsumsi Masyarakat

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyayangkan beredarnya beras oplosan yang diduga berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, yakni Food Station. Dia menegaskan agar ke depan pengawasan serta tata kelola BUMD ditingkatkan untuk mencegah kasus serupa terulang.

 

Pramono menyebut, kasus beras oplosan tersebut telah menimbulkan keresahan karena sebagian besar kemungkinan sudah dikonsumsi masyarakat.

 

“Kalau bisa ditarik (beras oplosannya) saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Gubernur Pramono di Hall A Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

 

Lebih lanjut, Pramono menekankan kejadian ini harus dijadikan sebagai momentum untuk mengevaluasi pengawasan internal dan memperbaiki tata kelola perusahaan milik daerah, khususnya Food Station.

 

BUMD adalah perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam melayani masyarakat. Maka akuntabilitas dan integritas harus menjadi fondasi utama,” tegasnya.

 

Dia juga mengingatkan seluruh jajaran direksi BUMD agar mengedepankan prinsip profesionalisme dan integritas tinggi dalam setiap lini operasional.

 

Meskipun sejumlah pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan distribusi bahan pangan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

 

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan mengutamakan kelancaran distribusi pangan dan memastikan tidak terganggu akibat kasus ini.

 

"Asprekeu (Asisten Perekonomian dan Keuangan Jakarta), kepala BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) sedang intens melakukan pendistribusian bahan makanan yang menjadi tanggung jawab Food Station agar tidak terganggu,” kata Chico.

 

Chico juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, termasuk penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku yang terlibat dalam kasus beras oplosan ini.