Dikepung Demonstran, Buru-buru Tutup Rapat, Anggota DPR Panik

JAKARTA - Suasana mencekam menyelimuti Gedung DPR, Senayan, seharian kemarin. Unjuk rasa ribuan mahasiswa, pelajar, hingga ojek online berakhir ricuh. Wakil rakyat yang awalnya masih beraktivitas, langsung panik. Rapat kerja buru-buru ditutup. Sebagian wakil rakyat pergi meninggalkan Gedung DPR lewat pintu belakang.

 

Sejak pagi, massa yang berasal dari berbagai kalangan sudah datang dari segala arah. Dari Bendungan Hilir, Gelora Bung Karno (GBK), Semanggi, semua tumpah ruah ke Senayan. Poster, spanduk, sampai bendera bajak laut ala One Piece dikibarkan. Simbol perlawanan ke DPR.

 

Namun, massa yang akan menggelar unjuk rasa tidak bisa mendekat ke DPR. Selain dijaga 1.000 personel aparat Kepolisian, gedung DPR juga diberikan pengamanan berlapis.

 

Berikade beton setinggi 2 meter dipasang menutupi akses masuk gerbang depan dan belakang Gedung DPR. Bahkan, pagar besi di gerbang pintu depan DPR sampai dilumuri oli dan lem Aibon.

 

Kendari demikian, demonstran tidak mengurungkan niatnya. Mereka tetap menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan berbagai kritik terhadap DPR. Mulai dari desakan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga menolak tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. “Di saat rakyat kena PHK, gaji DPR ratusan juta. Masih bisa diterima akal sehat?” teriak orator, disambut pekikan massa.

 

Aksi yang awalnya berjalan damai, berubah jadi ricuh selepas jam makan siang. Massa yang hendak masuk ke dalam gedung, bentrok dengan aparat keamanan yang bertugas. Botol dan batu beterbangan. Pihak kepolisian langsung menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon ke arah pengunjuk rasa. “Pak, yang ditembak DPR, bukan kami!” sindir demonstran.

 

Kericuhan yang berlangsung hampir 1 jam itu, akhirnya bisa diatasi. Para pengunjuk rasa terus didorong menjauhi gedung DPR hingga ke Jalan Pemuda, Senayan. Sebagian pengunjuk rasa yang sempat menutup jalan tol dalam kota juga berhasil diusir ke luar.

 

Namun, menjelang sore, kericuhan kembali pecah. Aksi unjuk rasa bahkan menyebar ke bagian depan dan belakang gedung DPR. Ada sepeda motor dibakar massa. Mobil-mobil yang ketahuan ke luar lewat pintu belakang kena sasaran massa. Ditimpuki dan dipukul menggunakan bambu.

 

Aparat kepolisian akhirnya kembali bertindak. Gas air mata dan semprotan water canon ke arah demonstran. Tembakan gas air mata membuat massa kocar-kacir ke arah GBK. Sebagian mengungsi ke Senayan Park, sambil batuk-batuk dan mengucek mata karena pedih.

 

Kericuhan yang terjadi di luar, berpengaruh ke dalam Gedung DPR. Agenda rapat sejumlah komisi dan paripurna mendadak dihentikan. Beberapa anggota dewan terlihat panik, bergegas keluar lewat pintu belakang. Sejumlah staf pun kelabakan, berlarian menyelamatkan berkas-berkas rapat agar tidak tercecer.

 

Meski ricuh, Komisi I DPR sempat menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Penyiaran bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Komite Nasional Pengendalian Tembakau sebagai narasumber.

 

“Walaupun di luar suasana agak memanas, jangan sampai menyurutkan amanat kita menunaikan tugas untuk bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, saat membuka rapat.

 

Namun, rapat hanya bertahan 30 menit. Usai mendengar pemaparan, Dave buru-buru mengetuk palu. Dia khawatir para tamu akan kesulitan keluar gedung jika rapat berlarut.

 

Rapat-rapat lain bernasib sama. Misalnya, pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang dibahas secara kilat. Meski begitu, Komisi VIII DPR sepakat untuk membawa RUU ini ke Rapat Paripurna pada Selasa (26/8/2025).

 

Merespons aksi di sekitar Gedung DPR, Ketua DPR Puan Maharani memastikan pihaknya senantiasa menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat. Menurutnya, kedua hal ini bisa mengerek kinerja DPR.

 

“Kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR. Untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan usai menerima bintang kehormatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga berpesan, alangkah baiknya jika aspirasi yang disampaikan masyarakat dilakukan dengan tertib, tanpa melanggar aturan. Lagipula, DPR menerima aspirasi yang disampaikan dan akan melakukan introspeksi ke dalam.

 

Dasco mengatakan, pada dasarnya Indonesia menghormati hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Bahkan aspirasi kepada DPR.

 

“Kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan introspeksi-introspeksi ke dalam,” janji Dasco, usai menerima penghargaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).