Dukung Reformasi Polri

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, mendukung penuh rencana reformasi Polri. Menurut Andreas, reformasi Polri harusnya sudah dilakukan sejak awal Presiden RI Prabowo Subianto mengambil alih kepemimpinan nasional pada Oktober 2024.

 

Hal ini disampaikan Andreas menanggapi usulan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) soal adanya reformasi Polri, buntut aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kericuhan pada akhir Agustus 2025. Presiden Prabowo dikabarkan akan membentuk komisi reformasi Polri.

 

Seharusnya reformasi ini sudah dilakukan sejak awal tahun ketika Pak Prabowo mengambil alih kepemimpinan nasional. Kendatipun demikian, lebih baik terlambat sedikit daripada semakin berlarut," tegas Andreas kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

 

Andreas mendorong, Presiden Prabowo untuk langsung memimpin reformasi Polri tersebut. "Sehingga rencana ini perlu didukung dan memang sebaiknya langsung dipimpin oleh Presiden," jelas Andreas.

 

Politikus senior PDI Perjuangan ini menegaskan, salah satu tujuan dari reformasi Polri ialah menempatkan kembali aparat penegak hukum tersebut dalam fungsi sebagai Bhayangkara Negara.

 

"Presiden perlu menempatkan kembali polisi ke hakikat keberadaan sebagai Bhayangkara Negara," harapnya.

 

Sebelumnya, pembentukan komisi reformasi Polri merupakan salah satu tuntutan atau usulan yang disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

 

GNB adalah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh lintas agama dan bangsa seperti Pendeta Gomar Gultom (mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia/PGI), Lukman Hakim Saifuddin (mantan Menteri Agama RI), dan Nasaruddin Umar (Menteri Agama RI saat ini).