Purbaya: Asal Mau Melegalkan Usaha Dan Bayar Cukai, Dosa Produsen Rokok Ilegal Bakal Diampuni

JAWA TENGAH - Pemerintah membuka peluang pengampunan bagi produsen rokok ilegal. Syaratnya, mereka bersedia melegalkan usaha dan membayar kewajiban cukai.

 

Langkah ini ditempuh untuk menambah penerimaan negara, menjaga lapangan kerja dan menekan peredaran rokok ilegal yang merugikan industri resmi. 

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Pemerintah menyiapkan mekanisme pemutihan agar pelaku usaha rokok ilegal bisa bertransformasi. 

 

Kami akan bangunkan juga kawasan industri untuk produsen-produsen rokok gelap. Mungkin ada pemutihan juga dan dosa-dosa mereka sebelumnya diampuni. Tapi setelah itu, ke depan kami akan bertindak keras,” tegas Purbaya saat meninjau Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025). 

 

Menurutnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai tengah mengkaji skema cukai yang lebih sesuai agar produsen kecil bisa tetap hidup tanpa merusak pasar. 

 

“Pak Dirjen sedang mempelajari seperti apa yang paling sesuai untuk perusahaan kecil supaya bisa hidup, tapi tidak merusak pasar secara tidak fair,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

 

Purbaya menjelaskan, Pemerintah juga menyiapkan pengembangan KIHT sebagai wadah bagi produsen rokok ilegal masuk ke jalur legal. Di Kudus, Pemerintah Daerah (Pemda) berencana membangun kawasan tersebut di lahan seluas lima hektare. 

 

“Kami akan lihat seberapa cepat pembangunannya. Kalau mereka tidak punya modal, akan kami pelajari kemungkinan dukungannya agar bisa masuk ke sana,” tutur Purbaya. 

 

Dia menambahkan, pasar yang adil perlu dibangun agar industri besar dan kecil bisa hidup bersama. 

 

Lapangan kerja tetap terjaga, tapi kewajiban membayar cukai harus dijalankan,” ingatnya. 

 

Purbaya mengaku, baru mengetahui skala besar peredaran rokok ilegal yang mengganggu pasar, sekaligus mengurangi penerimaan negara. Ini harus menjadi perhatian serius. 

 

“Bukan itu saja, pelaku usaha yang berbisnis secara legal selama ini dirugikan karena menghadapi kompetisi tidak fair. Kami akan perbaiki itu,” janji Purbaya.