3,9 Juta Nelayan Berstatus Miskin Ekstrem

JAKARTA - Senayan mendorong agar Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) fokus mengatasi nelayan miskin dan miskin ekstrem di wilayah pesisir. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan para nelayan yang saat ini masih menjadi kelompok rentan di Indonesia.

 

Anggota Komisi IV DPR Rina Sa’adah menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, kemiskinan di daerah pesisir mencapai 17,74 jiwa. Sebanyak 3,9 juta jiwa di antaranya masuk kategori dalam miskin ekstrem. “Kelompok ini harus menjadi sasaran utama program KNMP agar kesejahteraan mereka dan terbebas dari kemiskinan,” saran Rina, kemarin.

 

Diketahui, program KNMP menjadi tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian menargetkan membangun 100 lokasi KMNP pada tahun 2025 dan 250 lokasi pada tahun 2026. Selanjutnya, 1.100 lokasi tahun 2027. Untuk pembangunan 100 kampung nelayan pada tahun 2025 bakal menelan anggaran sebanyak Rp 2,2 triliun.

 

Rina mengingatkan anggaran yang cukup besar ini agar dipersiapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk benar-benar menyejahterakan para nelayan. Sebab, sebagian besar kelompok miskin di wilayah pesisir merupakan para nelayan.

 

Berdasarkan data KKP jumlah nelayan pada 2023 sebanyak 2,4 juta jiwa. Sebanyak 85 persen adalah nelayan kecil. “Kami meminta program KNMP harus sesuai dengan kebutuhan nelayan miskin tersebut,” saran dia.

 

Dia menambahkan, tekanan hidup nelayan pesisir semakin berat dengan adanya perubahan iklim. Hal itu ditambah dengan ketergantungan mereka pada mata pencaharian mencari ikan di laut, keterbatasan modal sehingga terlilit utang kepada tengkulak. Sementara, kemampuan mengolah hasil laut yang rendah serta keterbatasan akses pasar. Ini menjadikan nelayan tidak mampu menjadi aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di tanah air.

 

Program KNMP, lanjutnya, perlu diiringi dengan intervensi kebijakan yang berpihak kepada nelayan miskin agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. “KKP juga perlu mendengar berbagai keluhan nelayan,” saran politikus PKB ini.

 

Rina mengenang saat Fraksi PKB DPR menerima audiensi para nelayan beberapa waktu lalu. Mereka membutuhkan berbagai macam bantuan untuk melaut seperti kemudahan mendapatkan solar untuk perahu motor, bantuan peralatan penangkapan ikan, ice blocks untuk menjaga kesegaran ikan.

 

“Para nelayan juga membutuhkan bantuan modal kerja, jaminan harga pasar yang stabil, cold storage serta pendampingan hilirisasi produk kelautan dan perikanan,” kata Rina.

 

Dia bilang, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Berdasarkan data KKP, pada 2026 produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton, nilai ekspor hasil perikanan mencapai 6,7 miliar US dollars dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan sekitar 4 - 6 persen. “Tantangan utama pembangunan sektor kelautan adalah menjadikan nelayan sebagai aktor dan menikmati kesejahteraan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan,” ucap Rina.

 

Wakil Ketua MPR Akbar Supratman menambahkan, pembangunan KNMP bukan hanya sekadar proyek fisik infrastruktur, melainkan simbol kemandirian ekonomi bangsa. Program ini berakar pada semangat gotong royong dan nasionalisme masyarakat pesisir.

 

Pembangunan KNMP di Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai bukti Pemerintah tidak hanya membangun dari pusat, tetapi juga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. “Para nelayan selama ini menjadi ujung tombak ketahanan pangan laut Indonesia,” ucap Akbar dalam keterangannya, Rabu (8/10/2025).

 

Sektor kelautan, imbuh Akbar, merupakan masa depan ekonomi Indonesia. Dengan panjang garis pantai lebih dari 81 ribu kilometer, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia sebagaimana cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

 

Oleh sebab itu, Akbar mengapresiasi langkah KKP yang akan membangun ratusan KNMP di seluruh Indonesia. Sehingga program ini harus terus diperluas dengan dukungan lintas kementerian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat nelayan sendiri. “Kita ingin KNMP bukan hanya indah dilihat, tetapi juga berdaya guna dan berdaya saing. Karena di sinilah semangat Merah Putih itu bekerja membangun bangsa dari pinggiran,” pungkas Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) ini.

 

Sebagai informasi, Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) adalah program prioritas Pemerintah Prabowo-Gibran yang bertujuan mentransformasi desa pesisir dan kampung nelayan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi, dari hulu ke hilir. Juga, meningkatkan produktivitas, kesejahteraan, dan daya saing nelayan serta pembudidaya ikan. Program ini juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat dengan melibatkannya sebagai pelaku utama pembangunan dan menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.