Wacana Kerek Tarif Bus Transjakarta Nongol Lagi

JAKARTA - Wacana menaikkan tarif bus Transjakarta nongol lagi. Wacana ini muncul karena kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi angkutan umum berpotensi turun pasca Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, melorot.

 

Dalam rapat kerja membahas efektivitas skema Public Service Obligation (PSO) pada sektor transportasi, disinggung potensi kenaikan tarif moda transportasi publik yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Yakni, bus Transjakarta. 

 

Dalam rapat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) DKI Jakarta dan Pemprov DKI pada Selasa (7/10/2025) itu, mencuat penilaian bahwa tarif Transjakarta tidak relevan dengan kondisi saat ini. 

 

Sejak tahun 2005, atau sudah 20 tahun, tarif Transjakarta tidak pernah naik. Yakni, Rp 2.000 pada pukul 5.00-7.00 WIB, dan Rp 3.500 pada pukul 7.00 sampai pukul 22.00. 

 

Menurut data Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tarif Transjakarta hanya mencakup sebagian kecil dari biaya operasionalnya. Sehingga, Pemprov DKI mensubsidi sekitar Rp 10.000-15.000 per penumpang. 

 

Secara keseluruhan, beban subsidi PSO untuk tiga moda transportasi transportasi publik. Yakni Transjakarta, Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan Light Rapid Transit (LRT) Jakarta mencapai Rp 6 Triliun per tahun. Subsidi ini dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI. Subsidi untuk Transjakarta yang paling besar. PSO untuk layanan angkutan umum bus ini, berkisar Rp 4 triliun.

 

Menurut Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh, pemberian subsidi transportasi harus tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan penumpang, sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM). 

 

Dia menjelaskan, saat ini Pemprov DKI telah menetapkan 15 golongan masyarakat penerima manfaat PSO, termasuk pelajar, lansia, dan kelompok tertentu lainnya. Ke depan, Komisi B mendorong adanya kajian mendalam terhadap efektivitas pemetaan penerima manfaat dan potensi penyesuaian tarif. 

 

“Kita lihat dulu hasil kajiannya. Tarif Transjakarta misalnya, sejak tahun 2005 masih Rp 3.500. Belum pernah naik sampai sekarang. Padahal, subsidi Transjakarta menjadi yang terbesar,” jelasnya. 

 

Nova menambahkan, pembahasan mengenai tarif juga berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Menurut dia, penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat, turut mempengaruhi kemampuan APBD DKI dalam menanggung subsidi PSO. 

 

“Dengan adanya pemangkasan DBH, kami tengah menjajaki kemungkinan agar sebagian subsidi transportasi publik, dapat didukung pembiayaannya oleh Pemerintah Pusat,” ucapnya. 

 

Nova memastikan, DPRD DKI tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik di Jakarta, meskipun DBH melorot. “Subsidi transportasi, pada dasarnya untuk masyarakat Jakarta. Karena itu, layanan harus terus ditingkatkan, mulai dari kenyamanan halte, kebersihan toilet, hingga penyediaan fasilitas ibadah,” tandasnya. 

 

Hal senada disampaikan Anggota Komisi B Andri Santosa. Dia mengatakan, untuk menaikkan tarif transportasi, harus ada pertimbangan dan kajian yang komprehensif. Apalagi di tengah kondisi saat ini, banyak tuntutan dari masyarakat yang disuarakan dalam demonstrasi-demonstrasi. 

 

Namun, mengingat tarif yang sejak awal tidak pernah naik, Andri menyebut, wacana kenaikan tarif harus dipertimbangkan secara matang. “Untuk mengurangi besaran subsidi,” katanya. 

 

Apalagi, akibat pemotongan DBH, APBD DKI yang sudah ditetapkan sebesar Rp 95 triliun, turun jadi Rp 79 triliun pada tahun 2026. 

 

Supaya penurunan itu tidak mengganggu pelayanan, perluasan rute dan target zero carbon yang harus tuntas, dan seluruh transportasi publik menggunakan tenaga listrik pada 2030, maka besaran subsidi harus dievaluasi. 

 

Target itu, lanjut dia, tentu membutuhkan anggaran cukup besar yang tidak bisa selalu mengandalkan PSO dari APBD. Namun, Andri mengingatkan, kenaikan tarif ini bukan untuk mengejar keuntungan, tapi menekan subsidi yang digelontorkan Pemprov. 

 

Selain itu, kenaikan tarif juga untuk meningkatkan layanan dan mencapai target yang diamanatkan kepada Transjakarta. “Kalau tarif tidak naik dan mengganggu pelayanan, kami pasti minta yang terbaik. Kalau memang harus naik, yang penting bisa dijangkau dan lebih murah dari transportasi apa pun,” tandasnya.