Uang Korupsi CPO Kembali

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengembalian uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 13,25 triliun dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Ia menegaskan, jumlah uang sebesar itu seharusnya bisa memberikan manfaat luar biasa bagi rakyat Indonesia.

 

“Saudara-saudara, Rp 13 triliun ini bisa untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).

 

Selain untuk pendidikan, Prabowo juga menyinggung potensi pembangunan kampung nelayan modern dari dana sebesar itu. Ia menghitung, satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar Rp 22 miliar.

 

“Rencananya, hingga akhir 2026 kita akan membangun 1.100 kampung nelayan modern. Dengan Rp 13 triliun ini, kita bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan,” jelasnya.

 

Presiden menambahkan, setiap kampung nelayan modern akan dihuni sekitar 2.000 kepala keluarga atau setara dengan 5.000 jiwa. “Kalau target 1.000 kampung nelayan tercapai, maka ada 5 juta rakyat Indonesia yang bisa hidup lebih layak,” kata Prabowo.

 

Ia mengibaratkan uang hasil korupsi CPO yang telah dikembalikan itu seperti harta negara yang nyaris hilang. Menurutnya, kasus tersebut menjadi pelajaran mahal tentang bagaimana satu sektor strategis bisa dijarah sedemikian besar.

 

“Bayangkan, ini baru dari satu sektor, yaitu kelapa sawit. Hasilnya diambil, dikeruk, dibawa ke luar negeri, sementara rakyat kita sempat kesulitan minyak goreng selama berminggu-minggu,” tegasnya.

 

Dengan nada geram, Prabowo menyebut tindakan tersebut bukan hanya bentuk keserakahan, tetapi juga ancaman terhadap perekonomian nasional.

 

“Ini sebetulnya, menurut saya, sangat kejam dan tidak manusiawi. Apakah ini murni keserakahan, atau bisa kita golongkan sebagai subversi ekonomi?” ujar Prabowo menutup pernyataannya.