Gubernur Pram Benarkan Menkeu Purbaya: DKI Punya Dana Mengendap Rp14,6 Triliun

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memiliki dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun.

 

“Pak Menteri Keuangan menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun di Bank Jakarta milik Pemprov DKI. Itu benar seribu persen, bukan seratus persen lagi,” kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

 

Pram menjelaskan, dana tersebut disiapkan untuk kebutuhan pembayaran berbagai program dan proyek Pemprov DKI menjelang akhir tahun. Ia menyebut, pola realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI memang cenderung meningkat tajam di penghujung tahun anggaran.

 

“Untuk Jakarta, biasanya memang terjadi lonjakan pembayaran di akhir tahun. Tahun 2023 sekitar Rp16 triliun, tahun 2024 naik jadi Rp18 triliun. Jadi dana Rp14,6 triliun itu akan digunakan untuk pembayaran seperti itu,” ujarnya.

 

Menurut Pram, penempatan dana dalam bentuk simpanan di bank merupakan bagian dari strategi pengelolaan keuangan daerah yang terencana dengan baik.

 

Dalam kesempatan yang sama, Pram juga meminta Kementerian Keuangan segera mentransfer tambahan dana sebesar Rp10 triliun untuk Pemprov DKI.

 

“Alhamdulillah, pendapatan daerah kita juga tercapai bahkan sedikit melebihi target. Pajaknya terpenuhi sesuai harapan,” tambahnya.

 

Sebagai informasi, dalam Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2025 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025), Menkeu Purbaya mengungkapkan total dana pemerintah daerah yang masih mengendap di perbankan hingga akhir September 2025 mencapai Rp234 triliun.

 

Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai simpanan tertinggi, yakni Rp14,68 triliun.