Sukseskan Program MBG Pemda Diminta Perkuat Rantai Pasok Pangan Lokal

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) memperkuat rantai pasok pangan lokal. Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya diukur dari banyaknya dapur dan menu sehat yang tersaji. Program ini baru disebut sukses jika bahan pangannya berasal dari petani dan pelaku usaha daerah sendiri.

 

Hal itu disampaikan Rachmat Pambudy usai meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Preneur Yayasan Prokids Anak Indonesia Sawojajar di Malang, Jawa Timur, Minggu (26/10/2025). Acara peresmian ini dihadiri Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Soni Kuncoro.

 

Dalam sambutannya, Rachmat menjelaskan, program MBG bukan sekadar bagi-bagi makanan. Program ini dirancang untuk menggerakkan perekonomian lokal. Karena itu, ekosistem pangan harus terhubung dari petani hingga dapur produksi. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

 

“Rencana pembangunan gizi harus dirasakan masyarakat. Ekosistem makan bergizi ini menciptakan sistem pangan yang berkeadilan dari hulu sampai hilir,” kata Rachmat.

 

Rachmat menerangkan, Pemerintah ingin uang dari pusat berputar di daerah lewat hasil pertanian. Dari situ semangat kemandirian pangan tumbuh. Petani dan UMKM ikut hidup, warga pun ikut makan sehat.

 

Menurutnya, Malang memiliki potensi besar. Bahkan bisa menjadi contoh nasional penerapan konsep makan bergizi terpadu. Hasil peninjauan lapangan akan dijadikan acuan untuk daerah lain, dari Aceh sampai Papua.

 

“Model Prokids Sawojajar ini bisa jadi inspirasi. Dari sini bisa lahir kemandirian pangan di tingkat kota,” tambah Rachmat.

 

Guru Besar IPB ini menegaskan, pelaksanaan MBG berada di bawah pengawasan langsung Presiden. Artinya, program ini bukan proyek jangka pendek, tapi bagian dari strategi nasional membangun bangsa sehat dan mandiri.

 

Menurutnya, rantai pasok harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh. Mulai dari produksi bahan baku, dapur pengolahan, hingga ke penerima manfaat. Semua pihak, dari Bappenas sampai daerah, wajib memastikan tidak ada celah yang membuat pangan bergizi justru tergantung impor.

 

Soni Kuncoro menambahkan, bahan pangan adalah bagian terpenting program MBG. Jika rantai pasok tak kuat, program MBG bisa macet di tengah jalan. Jadi, jangan sampai ketika jumlah dapur bertambah, malah kelabakan kesulitan mencari pasokan bahan pangan.

 

“Kalau Malang bisa penuhi sendiri kebutuhan pangannya, uang dari pusat tak lari ke daerah lain,” ucap Soni.

 

Saat ini, Malang sudah punya 25 dapur SPPG. Targetnya bisa 83 titik. Soni berharap, pasokan bahan pangan seperti kangkung, pakcoy, ikan, telur, dan bahan lain berasal dari petani serta pelaku usaha lokal. Dengan begitu, dana pusat yang digelontorkan untuk MBG tetap berputar di daerah.

 

Konsep ini kemudian dikembangkan jadi MBG Preneur, pendekatan kewirausahaan di sektor pangan bergizi. Melalui konsep itu, BGN ingin daerah tak cuma berpikir soal dapur, tapi juga ekosistem ekonomi di baliknya.

 

Selain mengolah juga yang dipikirkan juga suplai bahan bakunya. Ini harus dipikirkan sejak sekarang,” tegasnya.

 

BGN mencatat, secara nasional sudah ada 13 ribu lebih SPPG, dengan hampir 11 ribu yang aktif beroperasi. Semuanya terus dievaluasi agar tetap memenuhi standar keamanan pangan dan gizi.

 

Soni menilai, kemandirian rantai pasok lokal bukan hanya urusan logistik, tapi bentuk keadilan ekonomi.

 

Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut kepercayaan Pemerintah menjadikan Malang daerah percontohan nasional. Dia memastikan semua dapur SPPG di kotanya beroperasi sesuai prosedur dan higienis.

 

“Saya sudah lihat langsung prosesnya dari awal sampai akhir. Semua aman dan sesuai standar,” katanya.

 

Wahyu mengaku mendapat instruksi dari BGN untuk menjaga pengawasan ketat agar tak muncul masalah di lapangan. Jika ada keluhan warga, evaluasi akan langsung dilakukan.

 

Saya minta Dinas Ketahanan Pangan terus pantau, biar pelaksanaan MBG yang sudah baik bisa makin baik,” tuturnya.

 

Selain soal gizi, Wahyu menilai, MBG Preneur membawa efek sosial dan ekonomi baru bagi warga. Banyak dapur melibatkan relawan serta UMKM sekitar.

 

Kepala SPPG Buring Dian Diestevani Apriyanta menambahkan, dapurnya bisa melayani 2.800 penerima manfaat per hari dengan 47 relawan. Semua proses dilakukan cepat, bersih, dan sesuai standar.

 

Relawan kami terlatih, jadi produksi berjalan efisien dan higienis,” tuturnya.