Gubernur Riau Ancam Copot Kepala UPT yang Tak Setor Jatah Preman

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Gubernur Riau Abdul Wahid mengancam akan mencopot atau memutasi Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah I-VI Riau, jika tidak memenuhi permintaan fee atas penambahan anggaran di Dinas PUPR-PKPP Riau.Abdul Wahid disebut KPK meminta fee Rp 7 miliar atau 5 persen dari anggaran tersebut.

 

“Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

 

Tanak menjelaskan, perkara ini bermula ketika Sekretaris Dinas PUPR-PKPP Riau Ferry Yunanda bertemu dengan 6 Kepala UPT Wilayah I-VI Riau pada bulan Mei lalu.

 

Dalam pertemuan di salah satu kafe di Pekanbaru tersebut, Ferry dan para Kepala UPT membahas kesanggupan pemberian fee untuk disetorkan kepada Abdul Wahid.

 

"Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP," tuturnya.

 

Tanak mengatakan, kenaikan anggaran untuk program tersebut mencapai 147 persen, dari semula Rp 71,6 miliar, menjadi Rp 177,4 miliar.

 

Pasca pertemuan tersebut, Ferry kemudian bertemu Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, M Arief Setiawan untuk menyampaikan pemberian fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek. Arief yang merupakan representasi dari Abdul Wahid, meminta jatah tersebut dinaikkan menjadi 5 persen, atau sebesar Rp 7 miliar. Karena takut, Ferry bersama seluruh Kepala UPT Wilayah Dinas PUPR-PKPP terpaksa menyepakati besaran fee yang dipatok Abdul Wahid. “Hasil pertemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dengan menggunakan bahasa kode "7 batang',” jelasnya.

 

Setelah itu, uang mulai diserahkan secara bertahap. Tanak merinci, pertama pada Juni, Ferry yang bertindak sebagai pengepul uang dari para Kepala UPT mengumpulkan total Rp1,6 miliar. Atas perintah Arief, Ferry mengalirkan dana sejumlah Rp 1 miliar kepada Abdul Wahid melalui tenaga ahli Gubernur Riau, sekaligus orang kepercayaannya, Dani M Nursalam. Sisanya, Rp 600 juta, diberikan Ferry kepada kerabat Arief.

 

Kemudian, penyerahan kedua terjadi pada Agustus 2025. Atas perintah Dani, Ferry kembali mengumpulkan uang dari para kepala UPT. Kali ini jumlahnya Rp 1,2 miliar.

 

Uang tersebut diberikan Ferry di antaranya untuk sopir Arief sebesar Rp 300 juta, proposal kegiatan perangkat daerah Rp 375 juta, dan disimpan oleh Ferry senilai Rp 300 juta.

 

Sementara penyerahan ketiga, terjadi bulan ini. Ferry mengumpulkan Rp 1,25 miliar dari Kepala UPT 3. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 450 juta diberikan kepada Abdul Wahid melalui Arief. Kemudian, Rp 800 juta langsung diberikannya kepada Abdul Wahid.

 

Sehingga, total penyerahan pada Juni-November 2025 mencapai Rp 4,05 miliar dari kesepakatan awal sebesar Rp 7 miliar,” beber Tanak.

 

Usai penyerahan ketiga inilah, tim KPK bergerak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau, Senin (3/11/2025).

 

Dalam OTT tersebut, Tim KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 800 juta.

 

Kemudian, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk pecahan asing, yakni, 9.000 poundsterling dan 3.000 dolar AS, atau jika dikonversi dalam rupiah senilai Rp 800 juta, saat menggeledah rumah Abdul Wahid di wilayah Jakarta Selatan.

 

“Sehingga total yang diamankan dari rangkaian kegiatan tangkap tangan ini senilai Rp 1,6 miliar,” ucap Tanak.

 

Usai memeriksa secara intensif dan melakukan gelar perkara, KPK menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka. Selain itu, komisi antirasuah juga mentersangkakan Arief dan Dani M. Nursalam.

 

Ketiganya langsung ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak hari Selasa (4/11/2025) hingga 23 November mendatang. Abdul Wahid ditahan di Rutan Gedung ACLC KPK. Sementara Dani dan Arief ditahan di Rutan Gedung Merah Putih KPK.