Prabowo Dapat Banyak “Like”

JOGYAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali bikin kebijakan yang tak biasa. Setelah larang pejabat gunakan iring-iringan “tot tot wuk wuk”, kini Prabowo juga melarang siswa sekolah dijemur di pinggir jalan untuk menyambut kedatangannya saat kunjungan kerja. Atas kebijakannya itu, Prabowo dapat banyak "like" dari publik.

 

Larangan melibatkan anak sekolah untuk menyambutnya saat kunker disampaikan Prabowo saat meresmikan pembangunan Jembatan Banaran di Bantul, Yogyakarta, Rabu (19/11/2025). Dalam sambutannya, Prabowo meminta kepala daerah menghentikan ritual pengumpulan siswa tiap kali ia datang.

 

Presiden mengakui, antusiasme dari pelajar itu memang menyentuh, tapi tak perlu sampai mengorbankan waktu belajar dan kesehatan anak-anak. “Terima kasih saya disambut rakyat dan banyak anak-anak sekolah. Saya terkesan, tapi kasihan juga. Mereka berdiri lama di panas,” kata Prabowo, di Bantul, DIY, Rabu (19/11/2025).

 

Namun, Prabowo tak ingin karena kehadirannya malah mengganggu kegiatan belajar-mengajar siswa dan guru. Dia pun langsung memerintahkan Sekretaris Kabinet menyiapkan surat edaran untuk seluruh bupati dan wali kota.

 

“Mohon anak-anak sekolah tidak perlu menyambut saya di pinggir jalan. Biarkan mereka di sekolah. Kalau mau lihat, bisa dari televisi. Kalau saya perlu memeriksa, saya datang ke ruang kelas,” tutur Presiden ke-8 RI itu.

 

Meski demikian, Prabowo mengaku terharu melihat semangat warga dan pelajar. Namun sekali lagi, ia menegaskan, keselamatan dan kenyamanan harus diutamakan. “Saya tambah muda lihat wajah anak-anak itu. Tapi saya kasihan mereka menunggu lama di bawah panas terik,” ujarnya.

 

Prabowo juga menyinggung soal keamanan iring-iringan. Karena kendaraan kepresidenan kerap melaju cepat, ia pun merasa tak bisa optimal membalas sapaan warga di jalan.

 

Diketahui, dalam kunjungan kerjanya di Solo dan Bantul, Rabu (19/11/2025), Prabowo disambut ratusan pelajar yang berdiri di sepanjang jalan yang dilaluinya. Para pelajar itu telah berdiri sejak pagi, sambil membawa bendera merah putih.

 

Tak hanya di Solo dan Bantul, pemandangan serupa juga selalu ada dalam setiap kunjungan Presiden ke daerah. Biasanya, para kepala daerah yang memobilisasi siswa untuk ikut menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia.

 

Kebijakan Prabowo yang melarang kepala daerah melibatkan anak sekolah untuk menyambutnya mendapat apresiasi dari Senayan. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyambut baik langkah Prabowo. Katanya, siswa memang harus fokus belajar, bukan berdiri berjam-jam menunggu pejabat lewat.

 

“Ini langkah yang sangat baik. Tidak ada manfaatnya anak-anak disuruh menyambut pejabat,” ujar politisi PKB itu. Ia berharap kepala daerah ikut meniru kebijakan tersebut.

 

Lalu menilai kebiasaan mengerahkan siswa untuk menyambut pejabat dapat mengganggu proses pembelajaran. Lagipula, tidak ada manfaatnya untuk mereka. "Pendidikan harus ditempatkan sebagai prioritas utama," tegas politisi PKB itu.

 

Lalu juga berharap langkah Prabowo diikuti para pejabat di tingkat daerah. Sehingga, tidak ada lagi kegiatan seremonial di luar ruang kelas yang mengganggu proses pembelajaran.

 

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mendukung penuh imbauan Presiden. Menurutnya, lebih baik anak-anak tetap berada di kelas dan belajar ketimbang harus berdiri lama di pinggir jalan menunggu iring-iringan presiden. 

 

mengkhawatirkan dampak negatif seperti kelelahan, dehidrasi, hingga stres akibat menunggu di bawah terik matahari tanpa alat pelindung memadai. "Para siswa sering kali tidak diberi informasi lengkap tentang tujuan keterlibatan mereka, sehingga hanya menjadi objek saja," kata Aris.

 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut merespons permintaan Prabowo. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irawan mengatakan pihaknya membuka kemungkinan membuat surat edaran (SE) terhadap kepala daerah. 

 

"Jika nanti dipandang perlu, sesuai dengan aturan Kemendagri siap menerbitkan SE sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan umum kepada pemerintah daerah,” ujar Benni. 

 

Namun, Kemendagri akan terlebih dulu berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet untuk menindaklanjuti arahan Prabowo. "Untuk tahap awal kita laksanakan dan ikuti dulu arahan Bapak Presiden yang sudah meminta Pak Seskab menindaklanjutinya kepada kepala daerah," imbuhnya. 

 

Seperti diketahui. Sebelum mengeluarkan larangan keterlibatan siswa dalam penyambutan kunjungan kerja, Prabowo lebih dulu mengusung kebijakan yang dinilai publik menghadirkan rasa keadilan. Salah satunya adalah penghentian penggunaan “tot tot wuk wuk” atau tiruan bunyi sirine dan strobo yang kerap memekakkan telinga pengguna jalan.

 

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan dalam sejumlah kesempatan Prabowo tidak menggunakan “tot tot wuk wuk”. Memilih mengikuti arus lalu lintas seperti masyarakat pada umumnya. 

 

“Kalau lampu merah juga berhenti. Artinya, fasilitas tersebut jangan digunakan untuk sesuatu yang melebihi batas wajar,” pesan Prabowo.

 

Pras pun mengimbau para pejabat negara agar tidak menyalahgunakan fasilitas sirine. Ia menegaskan pentingnya menghormati pengguna jalan lain. Entah itu saat berkendara menggunakan mobil dinas maupun dalam pengawalan. 

 

“Kita harus memperhatikan kepatutan, ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain. Bukan berarti fasilitas itu digunakan semena-mena atau sesuka hati,” ujarnya.

 

Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” sempat menggema di ruang publik dan media sosial. Gerakan ini menolak penggunaan sirine dan strobo yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat di jalan raya.

 

Polri merespons cepat. Korps Bhayangkara resmi membekukan penggunaan sirine dengan suara yang dinilai mengganggu telinga dalam praktik pengawalan lalu lintas. “Semoga tidak usah pakai ‘tot tot’ lagi. Masyarakat terganggu, apalagi saat lalu lintas padat,” ujar Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Irjen Agus Suryonugroho.