Menhut Kasih Penjelasan Soal Penggundulan Hutan

JAKARTA - Isu penggundulan hutan kembali mencuat usai terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar) dan Suma tera Utara (Sumut). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan eks Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) ikut kebawa-bawa. Keduanya pun langsung memberikan penjelasan dengan cara berbeda. Raja Juli pilih offline, sementara Zulhas lewat podcast. 

 

Raja Juli meninjau lokasi bencana di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (30/11/2025). Dengan mengenakan kemeja putih lengan panjang, rompi hijau, sepatu boot kuning, serta topi rimba, politisi PSI itu, terlihat meninjau tumpukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. 

 

Dia didampingi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan bergabung dengan tim gabungan Polda Sumbar, Polda Riau, TNI, Basarnas, serta relawan yang telah melakukan pencarian sejak hari pertama bencana. 

 

Kami atas nama pribadi maupun pemerintah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang kita hadapi bersama ini,” ujar Raja Juli di hadapan warga. 

 

Selain melihat langsung titik terdampak, Raja Juli mengunjungi posko pengungsian dan berbincang dengan korban yang masih kehilangan anggota keluarga. Ia juga meninjau distribusi bantuan yang disalurkan Kementerian Kehutanan bersama Polda Riau, berupa sembako, air, selimut, pakaian layak pakai, dan peralatan pendukung evakuasi. 

Menurut dia, sejumlah wilayah masih terisolasi dan membutuhkan alat berat untuk membuka akses. 

 

Beberapa tempat masih banyak terisolir, kita data lagi, ada alat berat kita arahkan ke tempat yang terisolir tersebut,” katanya. 

 

Ia menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah penanganan darurat, termasuk pencarian korban hilang, pemulihan akses, hingga rehabilitasi awal.

 

Pemerintah juga menyiapkan dukungan psikososial, termasuk kehadiran tim psikolog untuk membantu pemulihan trauma warga setelah proses evakuasi tuntas.

 

Mengenai kritik terhadap pengelolaan hutan, Raja Juli menyatakan terbuka terhadap evaluasi maupun investigasi. “Tapi sekali lagi, kita fokus dulu menyelesaikan apa yang dialami rakyat,” ujarnya. 

 

Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementrian Kehutanan (Kemenhut), Laksmi Wijayanti mengatakan, sejak Juli 2025 tidak pernah memberikan izin penebangan kayu di Tapanuli Selatan. Menurutnya, Menhut pada Juni 2025 memerintahkan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait layanan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH). 

 

Sementara itu, Zulhas memberikan penjelasan melalui kanal YouTube “Curhat Bang Denny Sumargo”, Senin (1/12/ 2025). Podcast berdurasi 1 jam 9 menit berjudul “Saya Siap Bertanggung Jawab Dunia Akhirat, Video Harrison Ford Terungkit Lagi, Ini Jawaban Zulhas” tersebut telah ditonton lebih dari 520 ribu kali hingga Selasa (2/12/2025) malam. 

 

Dalam podcast itu, Zulhas menjelaskan kembali konteks video lawas dirinya saat berdialog dengan aktor Hollywood Harrison Ford mengenai kerusakan hutan di Tesso Nilo, Riau. Ia mengatakan, rekaman yang kerap kembali viral itu, tidak menampilkan keseluruhan penjelasan sehingga menghilangkan konteks sebenarnya. 

 

Menurut dia, persoalan kerusakan hutan pada masa awal reformasi tidak bisa diselesaikan hanya melalui instruksi kementerian karena adanya dinamika kewenangan daerah dan tekanan politik. “Ford menganggap Indonesia seperti Amerika. Padahal pejabat saat itu ragu mengambil tindakan karena situasi politik dan tekanan masyarakat begitu besar,” ujarnya. 

 

Ketua Umum PAN ini juga menanggapi tudingan yang mengaitkan dirinya sebagai sosok utama yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan hingga bencana di Sumatera. Ia menyebut tudingan tersebut tidak berdasar. “Kalau dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung. 

 

Kalau Sumatera banjir salah saya, Kalimantan rusak juga salah saya. Begitu berkuasa kah saya?” ujarnya dengan nada satire. 

 

Ia memaparkan, Areal Penggunaan Lain (APL) memang dapat dimanfaatkan untuk kebun, sawah, dan ternak demi pembangunan daerah. “Tidak semua kawasan hutan adalah larangan total. Kebijakan harus menyesuaikan kebutuhan 280 juta penduduk,” katanya

 

Terkait Tesso Nilo, Zulhas mengakui kawasan itu adalah area yang tak boleh dirambah dan menjadi salah satu penyesalannya karena penegakan hukum tidak berjalan optimal selama bertahun-tahun. Ia menyebut upaya terbaru pemerintah melalui Satgas yang dipimpin Menhan telah mulai membuka jalan penyelesaian. 

 

Zulhas juga menyinggung kasus kerusakan hutan di Sumatera Utara seluas 40.000 hektare yang berubah menjadi kebun sawit. Meski pelakunya telah dipidana, negara tetap menghadapi kendala dalam mengambil kembali lahan tersebut. 

 

“Baru era sekarang bisa, setelah ada Satgas,” katanya. 

 

Sebelum tampil di podcast, Zulkifli yang kini menjabat Menko Pangan turut meninjau lokasi banjir di Lubuk Minturun, Kota Padang, sambil menyalurkan bantuan berupa beras dan ikut membersihkan rumah warga terdampak. 

 

Seperti diketahui, gelondongan kayu ikut terbawa arus saat banjir bandang di Sumut. Usai banjir bandang, kayu gelondong itu berserakan di berbagai lokasi, mulai dari pinggiran sungai hingga pantai.