Nasib Mahasiswa Korban Bencana

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Furtasan Ali Yusuf menyoroti nasib mahasiswa di daerah bencana yang terancam putus kuliah akibat beban uang kuliah tunggal (UKT). Pemerintah diminta menetapkan kebijakan darurat membantu pendidikan mereka.

Furtasan mengatakan, para mahasiswa dari Aceh, Sumatera Utara (Sumut), hingga Sumatera Barat (Sumbar) terdampak bencana butuh bantuan untuk tetap bisa melanjutkan studinya. Para mahasiswa ini tidak boleh mengubur impiannya menjadi sarjana karena situasi saat ini.

 

“Jangan sampai mereka harus melipat almamaternya karena merasa tidak punya harapan lagi,” ujar Furtasan dalam Rapat Kerja Komisi X bersama Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

 

Legislator Fraksi NasDem itu meminta Pemerintah segera turun tangan dengan skema bantuan operasional bersifat darurat. Sehingga kampus tetap dapat berjalan dan mahasiswa tidak kehilangan kesempatan menempuh pendidikan.

 

“Selain itu, jangan sampai rektornya juga tidak bisa melaksanakan operasional Perguruan Tinggi. Jadi intinya harus ada bantuan operasional darurat,” tegasnya.

Menurutnya, penghapusan UKT sementara atau penetapan biaya nol rupiah bisa jadi salah satu solusi jika situasinya mendesak. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi swasta, Pemerintah perlu memilih skema dukungan atau subsidi, agar mahasiswa di sana tidak ikut terdampak.

 

Furtasan bilang, keberlanjutan pendidikan tinggi bukan hanya persoalan biaya, tetapi menyangkut masa depan ekonomi keluarga dan pembangunan daerah. Para mahasiswa itu bisa jadi alat penolong yang mampu membangun kembali kampung halamannya jika mereka sudah sukses dan berhasil.

Sejalan dengan usulan Furtasan, Wakil Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati meminta Kemendiktisaintek melakukan pemetaan rinci terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi. Merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), per 7 Desember 2025 ada 697 fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.

“Data itu belum merinci jumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang terdampak, serta sejauh mana tingkat kerusakannya,” ujar Esti.

 

Selain itu, belum tersedia informasi mengenai jumlah mahasiswa yang menjadi korban. Baik mereka yang tinggal dan kuliah di tiga provinsi itu, maupun mahasiswa asal daerah yang sama tetapi sedang menempuh pendidikan di luar wilayah bencana.

 

Jadi kita mengingatkan antara jumlah mahasiswa di tempat yang terdampak maupun mahasiswa dari daerah yang terdampak,” kata politikus PDIP itu.

Esti menambahkan, Komisi X memandang pemutakhiran data jadi langkah awal krusial agar penyelenggaraan pendidikan di wilayah terdampak bisa segera kembali berjalan normal. Dengan data yang akurat, dosen maupun mahasiswa yang terdampak dapat memperoleh penanganan yang sesuai sehingga proses belajar mengajar tetap berlangsung.

 

Keberlanjutan studi mahasiswa dan keberlangsungan tugas dosen harus jadi prioritas. “Selanjutnya, Pemerintah harus pastikan regulasi dan program-program pendidikan tinggi berjalan baik dan tepat sasaran. Baik saat bencana maupun pascabencana,” tegasnya.

 

Menanggapi usulan itu, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Mohammad Fauzan Adziman mengungkapkan, pihaknya menyiapkan setidaknya tujuh rencana dukungan pemulihan bencana banjir Sumatera bagi mahasiswa maupun dosen terdampak. Tahap pemulihan ini bakal dimulai pada Januari 2026.

“Pemberian pembebasan UKT satu sampai dua semester bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak,” terang Fauzan.

 

Program pemulihan ini, lanjutnya, akan menggunakan anggaran 2026. Selain pembebasan biaya kuliah, kementerian juga mengupayakan pengadaan dapur umum di berbagai kampus terdampak. Terutama bagi mahasiswa terdampak atau berasal dari keluarga terdampak.

 

Kemudian, kementerian juga memastikan pengaturan ujian akhir semester yang fleksibel bagi berbagai kampus atau mahasiswa berasal dari keluarga terdampak,” katanya.

 

Kemendiktisaintek mengungkapkan, ada 60 kampus dan lebih dari 18 ribu mahasiswa terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Aceh jadi provinsi dengan jumlah terdampak paling besar, dengan 31 kampus, 1.183 dosen dan 15.801 mahasiswa. Sumut 14 kampus, 20 dosen dan 2.408 mahasiswa. Sumbar, 15 kampus, 103 dosen dan 615 mahasiswa.