Sentil Anggaran Atasi Banjir Cuma Rp 2 Triliun

JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyentil usulan anggaran tahun 2023 untuk mengatasi banjir, macet, dan antisipasi resesi ekonomi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang hanya sebesar Rp 2 triliun. Alokasi itu dinilai kurang memadai. Padahal, dua masalah tersebut masuk program prioritas.

Anggaran itu dinilai terlalu kecil. Sebab, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TAPD mengusulkan APBD 2023 sebesar Rp 85,57 triliun.

Dari anggaran Rp 2 triliun, untuk penanggulangan banjir dijatah sebesar Rp 1,29 triliun. Rinciannya, untuk penanganan banjir di Jakarta Pusat (Jakpus) Rp 219 miliar, Jakarta Utara (Jakut) Rp 247 miliar, Jakarta Barat (Jakbar) Rp 236 miliar, Jakarta Selatan (Jaksel) Rp 193 miliar, Jakarta Timur (Jaktim) Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.

Lalu, anggaran penanganan kemacetan Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakpus Rp 111 miliar, Jakut Rp 130 miliar, Jakbar Rp 122 miliar, Jaksel Rp 113 miliar, dan Jaktim Rp 149 miliar.

Kemudian, untuk antisipasi resesi ekonomi Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakpus Rp 21 miliar, Jakut Rp 17 miliar, Jakbar Rp 20 miliar, Jaksel Rp 19 miliar, Jaktim Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar.

Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, alokasi anggaran tersebut belum mumpuni dan perlu dilakukan rasionalisasi agar kegiatan ketiga program prioritas tersebut berjalan efektif.

Pras mencontohkan, anggaran penanganan banjir di Jaksel yang disiapkan TAPD sebesar Rp 193 miliar. Menurut dia, angka tersebut terlalu kecil dan tidak akan cukup.

“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumah)- nya banyak sekali,” kata Pras saat rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10).

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai, postur anggaran tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para Wali Kota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen,” ujarnya.

Khoirudin berharap, seluruh Wali Kota dan Bupati dapat membuat terobosan baru yang dapat merealisasi target mengatasi genangan air maksimal enam jam, melebarkan ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran

"Harapan kami keluhan masyarakat terhadap banjir sudah tidak sebesar hari ini,” ungkapnya.

Anggota Banggar Matnoor Tindoan juga menilai, anggaran Rp 1,29 triliun sangat tidak masuk akal untuk melakukan pencegahan, apalagi mengatasi banjir.

Alokasi anggaran ini, kata dia, menunjukkan jika Pemprov DKI tidak konsisten terhadap penanggulangan banjir. Dia juga menyoroti masih lemahnya pengawasan Pemerintah Kota terhadap pembangunan tata kota.

"Semestinya daerah tangkapan air dipertahankan, tapi kenyataannya tidak. Contohnya di daerah tangkapan air di Taman Mini ke Monumen Pancasila Sakti sepanjang lima kilometer, sekarang sudah menjadi gedung pertemuan dan showroom,” ungkapnya.

Sementara, Anggota Banggar lainnya Yusriah Dzinnun mempertanyakan kematangan perencanaan Pemprov dalam mengalokasikan anggaran untuk mengantisipasi dampak resesi ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di DKI paling tinggi di Jakut yakni 7,24 persen. Tapi, porsi anggarannya paling kecil dari wilayah lain.

“Saya mempertanyakan bagaimana sebetulnya keberpihakan teman-teman (Pemprov DKI) dalam rangka penanggulangan ancaman resesi ekonomi,” katanya.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati merincikan rencana realisasi sejumlah program prioritas. Pertama, untuk menuntaskan antisipasi resesi ekonomi, Pemprov akan menjaga kestabilan pangan dengan meningkatkan market share dengan harapan harga bisa dikendalikan.

“Tahun 2023 kita mengusulkan anggaran untuk subsidi pangan ini sebesar Rp 984 miliar dan tentu ini bisa untuk menjaga inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi sektor pangan, ada pembelian produk strategis di Darma Jaya,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov akan mengadakan program pengembangan UMKM dengan mengajarkan berbagai pelatihan keterampilan di lima provinsi dan kabupaten.

“Mulai dari pendaftaran, pendampingan permasalahan dan lain-lain sampai terakhir kita juga mendampingi dalam konteks permodalan,” tuturnya.

Untuk penanganan kemacetan, Pemprov akan menambah Public Service Obligation (PSO) guna meningkatkan kenyamanan dan subsidi untuk warga yang ingin memanfaatkan transportasi publik.

“Kemudian melalui hibah kepada Polda Metro Jaya, kami mendorong tahun 2023, Electronic Traffic Law Enforcement atau kita kenal dengan ETLE diterapkan optimal,“ ungkapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nurahmania menambahkan, untuk penanggulangan banjir, kegiatan yang menjadi fokus yakni pembangunan pintu air atau bendung pengendali banjir, penyediaan drainase perkotaan dan sarana penduduknya, operasi dan pemeliharaan sistem drainase, operasi dan pemeliharaan pompa banjir, juga penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar.

“Dengan demikian di dalam spesifikasi tiap wilayah telah kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target pada penyelesaian tiga prioritas besar tersebut,” tandasnya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai, dengan porsi anggaran yang sangat minim, tiga program prioritas Pemprov DKI akan sulit direalisasikan.

“Program tanpa anggaran, ya sama saja mimpi,” kata Uchok kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin.

Menurut dia, dengan APBD sebesar Rp 85,5 triliun, tiga program prioritas tersebut setidaknya mendapat jatah Rp 30 triliun. Sebab, ketiga program prioritas tersebut memerlukan anggaran yang besar.

Seperti diketahui, tiga program prioritas tersebut adalah amanat Presiden Joko Widodo kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Seharusnya, ditekankan Uchok, Heru mengecek dulu KUA-PPAS sebelum disetorkan ke DPRD DKI.

Sumber berita rm.id :

https://rm.id/baca-berita/megapolitan/147023/sentil-anggaran-atasi-banjir-cuma-rp-2-triliun-dprd-curiga-rapbd-dki-2023-copy-paste