Pemerintah Jaga Rakyat Kecil, Hanya 3 BBM Nonsubsidi yang Naik Harga

JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi masyarakat kecil di tengah gejolak harga minyak dunia. Di saat harga energi global mengalami kenaikan, pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang banyak digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Penyesuaian harga hanya berlaku untuk tiga jenis BBM nonsubsidi.

 

Tiga BBM yang mengalami kenaikan adalah Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kebijakan ini mulai berlaku sejak Sabtu, 18 April 2026. Harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

 

Sementara itu, harga BBM bersubsidi tetap tidak berubah. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Bahkan, BBM nonsubsidi yang umum digunakan masyarakat seperti Pertamax dan Pertamax Green juga tidak mengalami kenaikan, masing-masing tetap di harga Rp12.300 dan Rp12.900 per liter.

 

Perwakilan dari Pertamina menyampaikan bahwa penyesuaian harga ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi global sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Faktor geopolitik menjadi salah satu penyebab utama naiknya harga BBM nonsubsidi.

 

Pihak Pertamina memastikan akan terus memantau dampak kebijakan ini terhadap kondisi ekonomi, khususnya pada konsumsi masyarakat dan sektor industri.

 

Kenaikan harga tersebut juga telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, serta telah melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

 

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar dan umumnya dikonsumsi oleh kalangan mampu.

 

“BBM seperti Pertamax Turbo dan Dexlite digunakan oleh masyarakat yang secara ekonomi lebih tinggi,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun, sesuai arahan Presiden. Pemerintah juga menjamin ketersediaan stok BBM dalam kondisi aman.

 

Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih cukup kuat untuk menahan dampak kenaikan harga minyak dunia. Dengan asumsi harga minyak berada di kisaran 100 dolar AS per barel, subsidi energi dinilai masih terkendali.

 

Pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada menilai kebijakan ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat luas. Pasalnya, BBM yang mengalami kenaikan bukan merupakan kebutuhan utama sektor transportasi publik maupun distribusi bahan pokok.