MBG Diefisienkan, Pemerintah Pastikan Kualitas Tetap Terjaga

JAKARTA - Pemerintah mulai melakukan efisiensi anggaran pada program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran MBG tahun 2026 yang sebelumnya ramai disebut mencapai Rp 335 triliun, kini dipastikan sebesar Rp 268 triliun dari APBN utama, sementara Rp 67 triliun lainnya merupakan dana cadangan atau standby fund.

Meski dilakukan penyesuaian anggaran, Pemerintah menegaskan kualitas program MBG tetap menjadi prioritas utama. Bahkan, total alokasi tahun 2026 tetap melonjak signifikan dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan pengelolaan program semakin efektif.

“Penghematan dilakukan agar dana BGN bisa dipakai lebih efisien. Presiden juga masih menghitung formulasi terbaik supaya penghematan tidak mengganggu efektivitas program,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, Pemerintah saat ini terus menyusun skema penghematan yang tetap menjaga tujuan utama MBG, yakni memastikan peserta didik mendapatkan akses makanan bergizi secara merata.

Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp 75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal. Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Dari jumlah itu, sekitar 48,8 juta penerima merupakan siswa sekolah, sementara 13,2 juta lainnya berasal dari kelompok non-siswa.

“Ini program yang sangat baik dan akan terus didukung Pemerintah, namun tata kelolanya harus semakin efisien dan tepat,” kata Purbaya.

Ia juga meminta publik tidak buru-buru menyalahkan program MBG, karena Pemerintah saat ini sedang memperbaiki sistem manajemen dan mekanisme belanja di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan sebenarnya tidak ada pemangkasan anggaran MBG tahun 2026.

Menurut Dadan, sejak awal anggaran resmi BGN memang sebesar Rp 268 triliun. Sedangkan angka Rp 67 triliun merupakan Dana Standby Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang disiapkan Presiden sebagai dana cadangan.

“APBN BGN 2026 sebesar Rp 268 triliun. Sedangkan Rp 67 triliun adalah dana standby,” jelas Dadan, Rabu (20/5/2026).
BGN juga memaparkan sebagian besar anggaran digunakan untuk mendukung operasional SPPG di seluruh Indonesia. Dari total Rp 249 triliun belanja operasional, sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan, sedangkan 20 persen digunakan untuk kebutuhan operasional seperti listrik, transportasi, hingga gaji relawan.

Di sisi lain, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memastikan pengawasan terhadap program MBG akan diperketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran maupun praktik titipan proyek.

“KSP akan mengawal ketat program unggulan Presiden ini. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegas Dudung.

Ia menambahkan, pihaknya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendorong perbaikan tata kelola di BGN dengan melibatkan para ahli gizi dan tenaga profesional agar pelaksanaan program semakin baik ke depan.

“Ini program prioritas Presiden yang sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya.