Harga Sawit Turun, Dugaan Kartel Menguat

JAKARTA - Pemerintah mencurigai adanya praktik kartel di balik anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Dugaan ini muncul karena penurunan harga terjadi saat harga Crude Palm Oil (CPO) dunia justru meningkat dan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah menguat.

Di pasar global, harga CPO terus menunjukkan tren positif. Di Bursa Derivatif Malaysia, harga minyak sawit mencapai sekitar 4.550 ringgit per metrik ton atau naik sekitar 16,26 persen secara tahunan. Sementara di pasar fisik Rotterdam, Belanda, harga CPO berada pada kisaran 1.560-1.600 dolar AS per metrik ton.

Namun kondisi tersebut tidak tercermin di dalam negeri. Harga TBS di tingkat petani bahkan sempat jatuh hingga sekitar Rp1.500 per kilogram.

Merespons situasi itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggelar Rapat Koordinasi Perkembangan dan Stabilisasi Harga TBS Kelapa Sawit di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6). Pertemuan tersebut dihadiri pelaku usaha, asosiasi petani sawit, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus dari 25 provinsi.

Amran menegaskan harga TBS harus segera kembali normal. Menurutnya, tidak ada alasan logis bagi harga sawit petani untuk turun ketika harga CPO dunia dan nilai tukar dolar sedang meningkat.

"Alhamdulillah, hari ini semua sepakat harga tidak boleh turun lagi. Bahkan kalau perlu naik lebih tinggi dari sebelumnya," ujar Amran usai rapat.
Ia menilai rendahnya harga TBS saat ini merupakan anomali pasar. Apalagi, nilai tukar dolar AS telah menembus Rp18.000 per dolar.

"Kenapa turun? Kami tanya, tidak ada yang bisa menjelaskan. Karena itu seluruh pihak yang hadir, mulai dari asosiasi, perusahaan hingga eksportir, sepakat harga harus kembali seperti semula," katanya.

Amran mengungkapkan sekitar 70 persen harga TBS kini mulai pulih ke kisaran Rp3.200-Rp3.600 per kilogram. Meski demikian, harga acuan tetap menyesuaikan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.

"Mulai hari ini harus kembali 100 persen. Bahkan kalau perlu naik 10 persen dibanding sebelumnya karena nilai dolar juga naik," tegasnya.

Pemerintah, lanjut Amran, ingin menciptakan tata niaga sawit yang sehat dan berkeadilan. Pengusaha harus mendapatkan kepastian usaha, sementara petani memperoleh harga yang layak sesuai kondisi pasar.
"Kami ingin ekosistem sawit yang sehat. Petani tidak boleh dirugikan," katanya.

Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Ade Simanjuntak memastikan pihaknya mulai menyelidiki dugaan kartel dan persekongkolan harga TBS. Satgas Pangan akan bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik yang menyebabkan harga TBS jatuh di tengah kenaikan harga CPO dunia.

"Kami menduga ada indikasi kartel atau persekongkolan yang membuat harga TBS turun ketika harga CPO dunia justru naik. Karena itu, kami akan melakukan penyelidikan bersama KPPU, baik di tingkat pusat maupun daerah," ujar Ade.

Ia menegaskan, Satgas Pangan tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran yang merugikan petani dan mengganggu iklim usaha yang sehat.
"Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.