DPR: Penyelenggaraan Haji 2026 Tunjukkan Kemajuan Signifikan

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai perbaikan terlihat, terutama pada tahapan pelayanan di dalam negeri, meski sejumlah aspek pelayanan di Arab Saudi masih perlu disempurnakan.

Penilaian tersebut disampaikan Marwan setelah Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menuntaskan rangkaian pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, Komisi VIII kini menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Kementerian Haji dan Umrah sebagai bahan pembahasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada musim mendatang.

"Evaluasi Komisi VIII terhadap penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang paling menonjol adalah pelayanan di dalam negeri. Mulai dari penetapan jemaah, proses visa, pemeriksaan istithaah kesehatan, hingga distribusi kartu Nusuk berjalan dengan baik. Ini menunjukkan Menteri Haji dan Wakil Menteri Haji telah bekerja optimal dalam mempersiapkan pelayanan bagi jemaah," ujar Marwan di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).

Meski demikian, Marwan menegaskan masih ada sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait pelayanan di Tanah Suci. Karena itu, Komisi VIII bersama Kementerian Haji dan Umrah akan memetakan berbagai kendala untuk merumuskan solusi yang lebih efektif.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemeriksaan istithaah kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut idealnya dilakukan satu tahun sebelum keberangkatan agar calon jemaah memiliki waktu yang cukup untuk memperbaiki kondisi kesehatannya.

"Ke depan, penetapan istithaah kesehatan sebaiknya dilakukan satu tahun sebelum keberangkatan. Dengan begitu, jemaah memiliki kesempatan menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatannya sehingga tidak merasa dirugikan apabila akhirnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjelang keberangkatan. Jika pada akhirnya tetap tidak dapat berangkat karena alasan kesehatan, itu merupakan ketentuan yang harus diterima," kata politikus PKB tersebut.

Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Marwan mengingatkan tantangan pada musim haji mendatang diperkirakan semakin besar. Sejumlah komponen biaya, terutama transportasi dan layanan pendukung, berpotensi mengalami kenaikan sehingga memerlukan perhitungan yang matang.

"Kemungkinan biaya haji akan meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama. Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan mengkaji seluruh komponen biaya. Jika masih memungkinkan dipertahankan, tentu akan kami upayakan. Namun, ada beberapa komponen, seperti penerbangan, yang memiliki dinamika tersendiri sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan," jelas alumnus IAIN Sumatera Utara dan Universitas Krisnadwipayana itu.

Selain persoalan biaya, Marwan juga menyoroti tantangan pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), khususnya di Mina yang memiliki keterbatasan kapasitas. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan berbagai skema penanganan agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal.

"Area Mina tidak pernah bertambah, sementara kebutuhan terus meningkat. Karena itu diperlukan berbagai skema, termasuk tanazul, sebagai salah satu solusi. Semua ini akan menjadi bagian dari evaluasi bersama agar kita mengetahui titik-titik yang harus diperbaiki," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Marwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang telah bekerja selama musim haji pertama di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah. Menurutnya, capaian yang diraih patut diapresiasi mengingat proses transisi kelembagaan dan penyempurnaan regulasi masih berlangsung.

"Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah bekerja keras. Ini merupakan penyelenggaraan haji pertama di bawah Kementerian Haji dan Umrah, sementara penataan kelembagaan, regulasi, serta penguatan SDM masih terus dilakukan. Karena itu, berbagai capaian yang diraih patut diapresiasi. Mudah-mudahan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ke depan semakin baik dan menjadi kebanggaan kita bersama," pungkasnya.

Jika diinginkan, saya juga bisa mengeditnya dengan gaya yang lebih tajam dan khas berita media nasional sehingga lebih enak dibaca dan tidak terasa seperti rilis resmi.