Utang Luar Negeri RI Naik Jadi Rp8.030 Triliun, BI: Struktur Tetap Aman dan Terkendali

JAKARTA – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 mencapai US$444,4 miliar atau sekitar Rp8.030 triliun. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), angka tersebut tumbuh 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2,0 persen pada April 2026.

Kenaikan ULN didorong oleh pertumbuhan utang sektor publik, baik pemerintah maupun Bank Indonesia, di tengah kontraksi utang luar negeri swasta yang mulai melandai.

Posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$217,3 miliar, tumbuh 3,7 persen (yoy) dan relatif stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi aliran dana masuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) internasional, di tengah pembayaran pokok pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan pemerintah tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran utang secara tepat waktu serta mengelola utang secara hati-hati, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan negara tetap efisien.

Menurut BI, utang luar negeri pemerintah masih difokuskan untuk mendukung sektor-sektor produktif, di antaranya layanan kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen), pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen). Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang berjangka panjang.

Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia dipicu naiknya kepemilikan investor asing pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, ULN swasta masih mengalami kontraksi. Hingga Mei 2026, nilainya tercatat US$195,9 miliar, atau turun 0,1 persen (yoy). Meski demikian, penurunan tersebut lebih kecil dibandingkan kontraksi 0,5 persen pada April 2026.

Perbaikan ini didorong oleh melambatnya kontraksi utang kelompok lembaga keuangan yang turun 0,8 persen, setelah sebelumnya menyusut 5 persen pada April lalu.

Berdasarkan sektor usaha, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan. Keempat sektor tersebut menyumbang sekitar 79,9 persen dari total ULN swasta, yang juga masih didominasi utang berjangka panjang dengan porsi 74,9 persen.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia menilai struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,9 persen, dengan 83,9 persen di antaranya merupakan utang jangka panjang.

BI memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam memantau perkembangan utang luar negeri agar tetap terkendali, sekaligus memastikan pembiayaan pembangunan berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas perekonomian nasional.