Dewan Bakal Perjuangkan Aduan PPPK Paruh Waktu

PANDEGLANG - Para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang tergabung dalam Persatuan PPPK Paruh Waktu (PPWI) Kabupaten Pandeglang, mengadukan kejelasan nasib ke Kantor DPRD Pandeglang, Rabu (15/7).

 

Puluhan PPPK Paruh Waktu itu diterima langsung oleh jajaran Komisi I dan Wakil Ketua (Waka) III DPRD Pandeglang, dengan melakukan audiensi di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pandeglang.

 

Dalam audiensi tersebut, para perwakilan PPPK Paruh Waktu mengaku masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari belum adanya kepastian mengenai pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu, hingga minimnya kesejahteraan dari gaji pokok yang diterima dibandingkan dengan beban kerja yang dijalankan.

 

Mereka berharap DPRD Kabupaten Pandeglang, dapat memfasilitasi penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang maupun pemerintah pusat, agar kebijakan terkait PPPK Paruh Waktu memberikan kepastian masa depan bagi para pegawai.

 

“Kami hanya ingin mendapatkan kepastian status dan perlakuan yang adil. Kami bekerja melayani masyarakat, namun hingga kini kesejahteraan dan jenjang karier kami belum jelas,” keluh salah seorang perwakilan PPWI Kabupaten Pandeglang, Asep Rival.

 

Selain meminta kepastian status, para PPPK Paruh Waktu juga berharap adanya peningkatan penghasilan atau gaji yang disesuaikan dengan beban kerja serta hak-hak lain yang diterima aparatur sipil negara. Sebab tegas dia, menjadi ASN bukan menambah naik upahnya, malah menjadi rendah.

 

“Sebelum jadi ASN PPPK Paruh Waktu, gaji yang kami terima Rp 1 juta, namun setelah jadi PPPK gaji kami malah berkurang menjadi Rp 700 ribu, dan dipotong untuk BPJS hingga yang diterima kurang lebih hanya sekitar Rp 400 ribu,” jelasnya.

 

Maka dari itulah, mereka meminta kepada Pemkab Pandeglang agar menaikan gajinya. Selain itu mereka juga menuntut agar Pemkab Pandeglang mengangkat PPPK Paruh Waktu jadi PPPK Penuh Waktu.

 

“Kami harapkan upah kami disesuaikan, jangan turun lah, minimal setara dengan waktu TKK atau kembali lagi Rp 1 juta. Kami juga meminta segera mengangkat dari PPPK Paruh Waktu ke PPPK Penuh Waktu,” harapannya.

 

Menanggapi aspirasi tersebut, Waka III DPRD Pandeglang, MM. Fuhaira Amin, menyatakan bakal menindaklanjuti dan memperjuangkan seluruh masukan yang disampaikan oleh para PPPK Paruh Waktu. 

 

“Para PPPK Paruh Waktu ini ingin ada kepastian, mohon dipertimbangkan. Disesuaikan pendapatannya, minimal sama dengan sebelumnya,” tegas Fuhaira.

 

Menurut Ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang ini, harus ada skema alternatif, PPPK Paruh Waktu ini jangan sampai ada pemecatan. Maka diharapkan, BKPSDM segera mengusulkan tambah berdasarkan data.

 

“Memang tidak semua daerah sama, ada yang mampu dan ada yang tidak. Maka gaji tidak harus sama, tapi harus menerapkan sistem merit atau berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Misalkan dari pengabdian dan jenjang pendidikannya,” katanya.

 

Politisi Demokrat ini juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap kondisi para PPPK Paruh Waktu, mengingat mereka memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik di berbagai perangkat daerah.

 

“Mereka harus diperhatikan kesejahteraannya, karena para PPPK Paruh Waktu ini juga berperan penting dalam memangun daerah dan pelayanan publik,” tandasnya. 

 

Ketua Komisi I DPRD Pandeglang, Syamsudin Aliandono, menambahkan, pihaknya akan memperjuangkan segala bentuk tuntutan yang disampaikan PPWI Kabupaten Pandeglang, terutama soal kejelasan status atau pengangkatan dari Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu, dan kenaikan gaji. “Langkahnya akan diupayakan kedepannya, kita kawal terus sampai menjadi suatu kebijakan yang baik,” katanya.