MBG Prioritaskan Ibu Hamil dan Daerah 3T

JAKARTA – Pemerintah mempertajam sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Kebijakan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG pada Kamis (6/8/2026).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, penajaman sasaran dilakukan agar program MBG benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

“MBG harus hadir lebih dulu kepada mereka yang paling membutuhkan. Kami melakukan penajaman sasaran, sekaligus memperkuat tata kelola agar anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal,” ujar Zulkifli dalam keterangan resminya, Jumat (7/8/2026).

Pemerintah mencatat sekitar 11,15 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum menerima manfaat MBG. Kelompok tersebut menjadi prioritas karena dinilai penting dalam upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Pemerintah juga mempercepat operasional 352 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T yang tersebar di delapan provinsi dengan prevalensi stunting tinggi.

Untuk mendukung layanan di daerah terpencil, pemerintah menyiapkan skema indeks kemahalan bahan baku serta insentif sewa SPPG.

“Prioritas kami sekarang SPPG di daerah 3T. Termasuk untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kami ingin memastikan masyarakat di wilayah 3T juga mendapatkan pelayanan MBG dengan baik,” kata Zulkifli.

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga melakukan validasi data penerima manfaat. Hasilnya, ditemukan 4.864.467 data siswa dan 845.660 data guru yang tercatat ganda.

Selain itu, sebanyak 740 sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu direkomendasikan tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.

“Setiap rupiah anggaran MBG harus tepat sasaran. Yang mampu memberi ruang bagi saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan,” tegas Zulkifli.
Perketat Keamanan Pangan
Pemerintah juga memperketat pengawasan keamanan pangan. Seluruh SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sebanyak 8.185 SPPG yang belum memenuhi ketentuan kini sedang ditertibkan. SPPG yang tidak memenuhi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan akan ditutup secara permanen.

Ketentuan SLHS juga berlaku bagi pondok pesantren penyelenggara MBG. Pesantren dengan lebih dari 1.000 santri diperbolehkan mengelola dapur sendiri, selama memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Sementara pesantren dengan jumlah santri di bawah 1.000 akan dilayani melalui SPPG sesuai mekanisme yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah menyisir lebih dari 13 ribu titik dapur MBG di seluruh Indonesia.

Penyisiran dilakukan dengan memadankan data dapur MBG dengan data stunting Kementerian Kesehatan. Langkah ini untuk menentukan wilayah yang paling membutuhkan layanan MBG, khususnya daerah 3T.

“Dari data ini kami overlay dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kemudian kami petakan dengan data dapur yang sudah siap,” ujar Sudaryono.

Dari hasil pemetaan sementara, sekitar 1.700 dapur telah selesai dibangun dan siap beroperasi. Sekitar 300 dapur di antaranya akan mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan.

Sudaryono menegaskan, seluruh titik dapur akan terus diverifikasi agar operasional MBG benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

“Jadi, 13 ribu ini yang memang belum perlu, kami sisir semua,” pungkasnya.