Optimalkan Program CSR, Pemkot Serang Bangun Konsep Collaborative Governance dalam RPJMD 2025-2029

SERANG - Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tidak hanya mengandalkan sumber pendanaan dari transfer pemerintah, namun juga mengoptimalkan sektor lain yang menjadi potensi daerah serta skema kerja sama dengan pihak ketiga.

 

Untuk sumber pendanaan utama, Pemkot Serang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-209, menempatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan yang diharapkan menjadi penopang seluruh sumber pendapatan daerah. Selain pendanaan daerah melalui dana transfer, Pemkot Serang dalam RPJMD 2025-2029 juga membuka skema pendanaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan kerja sama pemerintah dengan badan swasta.

 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Kota Serang, W. Hari Pamungkas menjelaskan, skema sumber pendanaan pembangunan salah satunya melalui program CSR tertuang dalam RPJMD 2025-2029. Dikatakannya, hal ini dilakukan untuk melaksanakan konsep collaborative governance yang di mana proses pembangunan dan pengambilan kebijakan tidak tunggal oleh pemerintah, namun ada keterlibatan aktor non pemerintah yakni swasta, akademisi, filantropi, dan masyarakat madani.

 

“Kita tahu bahwa saat ini konsep pembangunan tidak hanya tunggal dilakukan oleh pemerintah, namun juga diperlukan kolaborasi dengan entitas non pemerintah. Maka skema sumber pendanaan pembangunan itu dilakukan melalui CSR, kerja sama pemerintah dengan badan swasta maupun kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagai bentuk creative financing pemerintah,” ungkap Hari kepada tangselpos.id, di Kota Serang, Rabu (2/9/2026).

 

Dari lima sumber pendanaan pembangunan lainnya dalam RPJMD, kata Hari, program CSR dinilai cukup menjadi perhatian. Karena tidak sedikit perusahaan yang ikut berpartisipasi menyalurkan program CSR-nya untuk membantu pembangunan di Kota Serang. Program CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, penataan kawasan perkotaan, bantuan rehabilitasi rumah, bantuan sosial, dan lainya.

 

“Dari awal kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota (Budi Rustandi-Agis Nur Aulia, red) terdapat 15 program CSR yang disalurkan oleh swasta, kampus, filantropi dan juga BUMN. Ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Budi-Agis trust publik terutama dalam hal ini swasta semakin meningkat, partisipasi publik dalam proses pembangunan menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan pemerintahan Kota Serang semakin inklusif dan diterima oleh publik,” ungkapnya.

 

Selain pembangunan melalui program CSR, Bapperida juga akan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) non-APBD. Musrenbang non-APBD yakni adanya keterlibatan swasta dalam perencanaan pembangunan selain yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

 

“Nanti dalam Musrenbang non-APBD ini kita (pemerintah daerah, red) berbagi tugas dengan swasta. Pemerintah mengerjakan apa dan swasta mengerjakan apa? Tujuannya agar ada sinkronisasi rencana pembangunan dengan hasil yang ingin dicapai dalam RPJMD,” pungkas Hari.

 

Investasi dan Kolaborasi Dorong Kemajuan Daerah

 

Wali Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, di bawah kepemimpinannya tidak ingin setiap rupiah uang yang dialokasikan tidak memiliki atau berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahkan dari awal ia menekankan dilakukan efisiensi anggaran yang tidak perlu dan tidak berdampak. Kemudian kebijakan optimalisasi penerimaan PAD, baik melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi, optimalisasi BUMD, dan juga aset daerah.

 

“Tidak ada daerah yang maju tanpa adanya investasi. Maka saya mendorong agar Kota Serang ini menjadi tujuan dan daya tarik bagi investasi, dari investasi itu tentu akan mampu menyerap tenaga kerja lokal, peningkatan ekonomi, dan juga ada program-program CSR yang bisa diarahkan untuk membantu percepatan pembangunan di Kota Serang,” ujar Budi.

 

Dirinya mencontohkan, pembangunan Jalan Pakupatan-Bendung, di Kecamatan Cipocok Jaya, betonisasi di sekitar Pondok Pengampelan Indah, Kecamatan Walantaka, dan betonisasi di Jalan Kenari, itu semuanya dilakukan oleh swasta melalui program CSR.

 

“Sudah banyak pembangunan infrastruktur jalan, rehab rumah, dan bantuan sosial yang bersumber dari program CSR. Ini menunjukkan bahwa swasta, kampus, dan masyarakat peduli untuk bersama-sama membangun Kota Serang yang kita cintai ini.

 

Berdasarkan data yang diterima wartawan, terdapat empat program CSR yang disalurkan pada 2025 yang meliputi bantuan enam unit ambulans dari Agung Sedayu Grup, pembangunan simpang sebidang kawasan Kaujon dan Legok oleh RS Ibunda dan RS Fatimah, dan rekonstruksi jalan Pakupatan-Bendung oleh PT Binangun Mitra Mandiri.

 

Selanjutnya tujuh program CSR yang disalurkan pada tahun ini berupa tiga lokasi rekonstruksi jalan di Jalan Kasemen-Margasana, Kasemen oleh PT Sauh Bahtera Samudra, Jalan Ampel-Nambo, Walantaka oleh PT Agung Perkasa Land, dan Jalan Angsana-Bojong-Ketulisan oleh PT Pesona Kehuripan.

 

Kemudian ada program rehab 122 rumah di sejumlah kecamatan oleh PT Kawah Anugerah Property, Yayasan Baitul Maal PT PLN UP3 Banten Utara, Badan Wakaf Alquran, Baznas Kota Serang, dan PT Alam Berkah Luhur Abadi. Selain itu juga terdapat bantuan dua unit mobil Home Care dari Universitas Primagraha, gerakan bedah kampung oleh Athaya Raya Foundation, dan pelatihan pembuatan minuman sehat probiotik untuk 2.000 ibu oleh Biomom.(*)