Menarik Daerah Dalam Program Nasional

TIAP kali pemerintah melepas kebijakan, ia dengan sabar diuji publik. Ujian itu berupa sentimen positif dan negatif. Baiknya, ia menjadi energi baru dalam siklus kebijakan pemerintah. Bukan ancaman dan pembangkangan.

 

Analisis sentimen dapat memproduksi nilai positif dan negatif. Positif, bila publik merasakan kebijakan benar-benar menyentuh bagian terdampak dari kebutuhannya. Bagi pemerintah, kebijakan dapat dikalkulasi ulang untuk dipompa, direduksi, atau dieliminir dengan timbangan tertentu. Ia menjadi bahan baku untuk mereproduksi kebijakan.

 

Negatif, bila kebijakan tak hanya jauh dari kebutuhan, juga menetes kering saat tiba di hadapan rakyat. Sentimen tak jarang menjadi bola panas yang ditendang liar oleh para kritikus. Kebijakan ibarat umpan yang dikunyah sebentar lalu dimuntahkan (communication). Malangnya, birokrasi kebagian mengunyah. Pengamat memuntahkan bagian terkeras yang sulit dicerna ke ruang publik.

 

MBG misalnya. Kebijakan nasional yang dijalankan oleh BGN. Ia menjadi mesin yang terus bekerja mencacah projek menjadi bagian kecil berisi lauk-pauk. Tak peduli anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sementara catatan kaki projek seperti korupsi, sisa makanan, dan keracunan menjadi residu kebijakan yang mengganggu kritikus untuk dimuntahkan. Ia menjadi isu panas hari-hari ini.

 

Kita sedang menyaksikan kerja birokrasi yang sedang belajar mengelola proyek masif. Kita juga sedang menyaksikan perasaan boring, apatis, dan resisten para penentang proyek prioritas nasional itu (disposition). Hematnya, kita perlu mencari jalan keluar agar ketegangan pemerintah dengan kelompok penekan punya solusi. Sebab masalah lain berbaris antri untuk diselesaikan. Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat misalnya.

 

Pemerintah perlu mendengar dan mencari kanalisasi atas berbagai masukan. Dengan begitu tak terjebak narsistik. Di level bawahan, sikap ini melahirkan perilaku Asal Bapak Senang (ABS). Bentuknya formalistik. Pertama, urusan nasional semasif itu perlu di-sharing. Dengan berbagi, pusat menjadi lebih efisien dan efektif. Tanpa itu pemda hanya menjadi penonton atas ongkos MBG yang disadari hasil resapan dari efisiensi APBD-nya (resources). Bersandar pada kekuatiran 490 daerah bakal kesulitan membiayai perangkatnya (Menkeu, 2026), mungkin dengan cara berbagi peran, daerah beroleh oksigen baru untuk relaksasi. Daerah bukan penonton.

 

Kedua, kebijakan berskala masif perlu diawasi bersama. Sifatnya yang top-down membuat mekanisme penyelesaian masalah tak bisa cepat diputus (bureaucratic structure). Menunggu perintah yang relatif panjang. Gambaran itu seakan merangkum apa yang lazim dikutip dari variabel penentu implementasi kebijakan Edward III, tentang pentingnya mengembangkan dan merapikan communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure.

 

Bila daerah punya peran signifikan, turut mengawasi urusan pusat yang padat modal itu, kita setidaknya dapat memperkecil tingkat kebocoran akibat dikelola oleh aparat yang tak punya kompetensi. Kondisi itu menjadikan program nasional seperti terbengkalai di tengah kuburan. Tanpa berbagi dan mengawasi, distrust masyarakat kian meningkat. Apalagi tetes MBG dan titik spot koperasi jauh dari jangkauan masyarakat.

 

Meyakinkan itu, SMRC menunjukkan tingkat kepuasan publik menurun dari 81,2 persen ke 51,1 persen (Juli 2026). Angka ini tak jauh dari Poltracking Indonesia (Sept 2026). Salah satu masalahnya, lemahnya respons terhadap evaluasi program prioritas nasional.

 

Saatnya projek nasional dievaluasi dan ditata lebih apik. Di tengah tekanan internal pemerintah daerah yang bertujuan menyelamatkan masa depan dari ancaman lemahnya tumbuh-kembang anak Indonesia. Meminjam skema populer Anshell & Gash, kolaborasi antara pemerintah, daerah, kritikus, perguruan tinggi, media, dan civil society sejak awal (starting condition) dapat menjamin outcomes kebijakan dinikmati secara luas dan efektif.(*)

 

 

*) Penulis saat ini menjabat  Ketua Harian Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI)