Data Kemiskinan BPS-Bank Dunia Beda Jauh

JAKARTA - Perbedaan angka kemiskinan Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia menjadi perhatian.

 Selisih tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi perbedaan garis kemiskinan, indikator, hingga metodologi pengukuran.

BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2025 yang berada di level 8,47 persen.
Dalam penghitungan tersebut, BPS menggunakan garis kemiskinan sebesar Rp669.235 per kapita per bulan.

Sementara Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan internasional yang berbeda. Untuk negara berpendapatan menengah bawah, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar US$4,20 per orang per hari atau sekitar Rp765 ribu per bulan berdasarkan purchasing power parity (PPP) 2021.

Perbedaan batas tersebut otomatis memengaruhi jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai perbedaan angka tersebut perlu dikaji secara komprehensif. Pemerintah, kata dia, harus memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat mengenai penyebab perbedaan hasil pengukuran.

"Kita sudah meminta Bappenas untuk mengkaji indikator yang digunakan dalam menetapkan tingkat kesejahteraan masyarakat kita," kata Kamrussamad.

Menurutnya, BPS menggunakan lebih dari 30 indikator untuk mengklasifikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, indikator tersebut perlu dibandingkan dengan kriteria yang digunakan Bank Dunia.

"Kami minta dibuatkan matrikulasi sekaligus dikompilasi dengan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia. Dengan begitu, kita bisa melihat di mana letak perbedaannya dan di mana persamaannya," ujarnya.

Dengan kajian tersebut, lanjut Kamrussamad, pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas untuk menjelaskan kepada publik mengapa angka kemiskinan yang dihasilkan BPS dan Bank Dunia bisa berbeda cukup signifikan.

"Jadi, perbedaan itu bisa berasal dari indikator yang digunakan," katanya.

Metodologi Juga Perlu Dikaji
Kamrussamad mengatakan, perbedaan metodologi juga berpotensi memengaruhi hasil pengukuran.
"Modeling yang digunakan BPS dalam mengolah dan menetapkan hasil dari data yang sudah dikumpulkan dan diintegrasikan, misalnya melalui DTSEN, itu mesti dicek," ujarnya.

Menurut dia, perlu dilihat apakah metode yang digunakan BPS memiliki pendekatan yang sama dengan Bank Dunia.

"Apakah metodologi yang sama juga digunakan oleh Bank Dunia atau berbeda. Kalau berbeda, kita perlu melihat mana yang menjadi best practice," katanya.

Kajian tersebut, lanjut Kamrussamad, juga perlu melihat negara-negara yang memiliki karakteristik dan ukuran ekonomi relatif sama dengan Indonesia, seperti Meksiko maupun negara lain dengan level ekonomi serupa.

"Jadi, ada dua hal yang kami minta ditekankan. Pertama, indikator yang digunakan. Kedua, metodologi yang digunakan. Kita menunggu hasil kajian Pemerintah mengenai hal tersebut," tegasnya.

Jangan Hanya Andalkan Angka 8,07 Persen

Manager Riset Seknas FITRA Badiul Hadi sebelumnya menilai perbedaan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia merupakan konsekuensi dari penggunaan garis kemiskinan yang berbeda.

Namun, dia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan angka kemiskinan 8,07 persen sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

"Jangan sampai Pemerintah hanya menggunakan angka 8,07 persen sebagai ukuran keberhasilan," ujarnya.
Kamrussamad menjelaskan, pengukuran BPS menggunakan sejumlah variabel, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang tercermin dalam pengeluaran masyarakat.

"Iya, karena indikatornya berbeda. Di BPS, banyak variabel yang digunakan. Sandang, pangan, dan papan menjadi bagian dari variabel tersebut, termasuk yang diukur berdasarkan pengeluaran masyarakat," katanya.

Karena itu, dia menilai kualitas data pengeluaran masyarakat juga perlu diperkuat agar pengukuran kesejahteraan semakin akurat.
"Nah, data pengeluaran ini juga kami minta untuk dilengkapi," tandasnya.

Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tidak dapat dilihat hanya dari satu ukuran. Garis kemiskinan, indikator, metode penghitungan, serta kualitas data turut menentukan hasil akhirnya.

Karena itu, transparansi pemerintah dalam menjelaskan metodologi dan indikator menjadi penting agar data kemiskinan tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi benar-benar menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.