Bahlil: Jangan Biarkan Warga Menunggu Data Desil untuk Dapat Listrik

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta proses pemerataan akses listrik tidak terhambat oleh penetapan data penerima berdasarkan desil.

Menurut Bahlil, data desil tetap penting sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Namun, masyarakat yang memang membutuhkan listrik tidak seharusnya menunggu terlalu lama hanya karena proses pemutakhiran atau penetapan data.

“Desil itu penting. Tapi, jangan kita tunggu desil dulu, baru lampu orang nyala. Janganlah. Kita lakukan terobosan. Ini untuk rakyat kok,” kata Bahlil saat Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bahlil mengatakan pemerataan kelistrikan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pembangunan energi dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.

Perhatian tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), tetapi juga desa serta dusun yang hingga kini belum mendapatkan layanan listrik secara memadai.

“Kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan,” tegasnya.
Berdasarkan data pemerintah, masih terdapat sekitar 10.068 titik desa dan dusun yang membutuhkan penanganan akses listrik.

Pada program 2025 yang pelaksanaannya diresmikan pada 2026, pemerintah telah menangani sekitar 1.416 titik. Sementara program 2026 mencakup sekitar 1.300 titik.

Rp22,51 Triliun untuk Infrastruktur Energi
Dalam rapat yang sama, Bahlil memaparkan pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027 sebesar Rp27,37 triliun.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen dialokasikan untuk program strategis dan pembangunan infrastruktur energi.

“Ditetapkan pagu Kementerian ESDM tahun 2027 tidak mengalami perubahan seperti apa yang pimpinan sampaikan sebesar Rp27,37 triliun,” ujar Bahlil.
Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga sebesar Rp5,21 triliun dengan target 959.232 sambungan rumah.

Kemudian, Rp949 miliar dialokasikan untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi 400.000 rumah tangga. Sementara pembangunan infrastruktur listrik desa di 1.250 lokasi mendapat alokasi Rp9,32 triliun.

Selain itu, pemerintah menganggarkan Rp3,95 triliun untuk pembangunan Pipa Gas Bumi Dumai-Sei Mangkei, Rp702,38 miliar untuk Pipa Transmisi Gas Semarang-Solo-Yogyakarta, serta Rp577,56 miliar untuk Pipa Transmisi Gas Cirebon-Bandung.

Program infrastruktur energi lainnya mencakup penyediaan 14.000 paket konverter kit bagi petani, pembangunan tiga unit PLTMH, program kompor listrik, konversi 63.000 sepeda motor listrik, hingga pembangunan Kapal Geomarin V.

Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur energi tidak hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang hingga kini belum menikmati akses energi secara memadai.