Banten Salurkan Bansos untuk 2.200 Keluarga di Kabupaten Tangerang

TANGERANG – Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui program Jaminan Sosial Keluarga kepada 2.200 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Tangerang. Penyaluran bantuan dari APBD Provinsi Banten itu berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Rajeg, Senin (2/11/2026).

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mendampingi Gubernur Banten Andra Soni dalam kegiatan tersebut. Sebanyak 300 penerima manfaat dari Kecamatan Rajeg menerima bantuan secara simbolis.

Maesyal mengapresiasi dukungan Pemprov Banten yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah kabupaten dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Menurut dia, Pemkab Tangerang juga menyalurkan bantuan kepada 4.000 warga setiap tahun. Penerimanya meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), anak yatim, serta janda yang membutuhkan dukungan.

“Program ini melengkapi bantuan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Banten. Komitmen ini akan terus kami jalankan bersama Pak Gubernur,” ujar Maesyal.

Ia berharap jumlah penerima bantuan dapat terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemkab Tangerang, kata dia, juga tetap berkomitmen menjalankan pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya.

Sementara itu, Andra Soni menegaskan penyaluran bansos tahap pertama tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan. Pemilihan Kecamatan Rajeg sebagai lokasi penyaluran juga menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan diterima sesuai perencanaan.
“Kami pastikan tidak ada satu rupiah pun potongan terhadap bantuan sosial ini. Kami berharap bantuan ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktivitas sehari-hari,” tegas Andra.

Ia menyebutkan, program bansos Pemprov Banten saat ini telah menjangkau lebih dari 16.000 kepala keluarga. Pemerintah provinsi berencana memperluas cakupan penerima melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Sinergi antarpemerintah tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.