Prabowo Minta Gibran Tempuh Jalur Hukum, Siapkan Bukti Ijazah dari SD hingga S1

JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi polemik dokumen ijazah yang belakangan menjadi sorotan publik. Prabowo meminta Gibran menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur hukum dengan membawa seluruh dokumen pendidikan, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi (S1).

Tak hanya itu, Prabowo juga menyarankan Gibran berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).

Arahan tersebut disampaikan Gibran saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026) petang. Sebelumnya, Gibran mengaku telah bertemu Prabowo pada Selasa pagi untuk membahas polemik yang berkembang.

Gibran mengatakan, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah masukan dari Presiden. Ia juga menegaskan tetap menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan saran yang disampaikan masyarakat.

"Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran.

Menurut Gibran, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Ia bahkan menyebut Presiden sudah seperti ayahnya sendiri karena banyak memberikan arahan dan masukan.

"Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," tuturnya.

Salah satu arahan yang diterima Gibran adalah tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Seluruh bukti pendidikan dari jenjang SD hingga S1 diminta dihadirkan dalam proses persidangan.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ungkapnya.

Gibran berharap langkah hukum tersebut dapat memberikan kejelasan sekaligus mengakhiri polemik dokumen ijazah yang terus menjadi perhatian masyarakat.