248 Anggota DPR Disebut Dukung Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

JAKARTA – Dukungan terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin meluas. Sebanyak 248 anggota DPR dari sejumlah partai politik disebut telah membubuhkan tanda tangan untuk mendukung pengajuan hak tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi data yang beredar, dukungan datang dari delapan partai politik, yakni PDI Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Gerindra.

PDIP tercatat menjadi penyumbang dukungan terbesar dengan 101 anggota. Disusul NasDem sebanyak 69 anggota, PKB 37 anggota, Demokrat 18 anggota, Golkar 15 anggota, Gerindra 11 anggota, PKS 12 anggota, dan PAN empat anggota.

Total dukungan tersebut mencapai 248 anggota DPR. Namun, angka itu masih perlu dicermati karena merupakan rekapitulasi data yang beredar dan belum seluruhnya disertai penjelasan resmi dari masing-masing fraksi.

Penggunaan HMP menjadi perhatian karena merupakan salah satu hak konstitusional DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Hak tersebut juga dapat digunakan dalam proses pengusulan pemberhentian presiden maupun wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan sekitar 50 anggota dewan telah menandatangani usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (10/11/2026). Mardani juga memastikan surat usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak tersebut. Menurut Puan, pimpinan DPR akan menindaklanjutinya setelah pembukaan masa persidangan dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota dewan.

Dukungan kemudian menguat setelah Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto menyatakan seluruh anggota fraksinya sepakat menggunakan HMP. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (11/11/2026).

Utut menegaskan, keputusan PDIP merupakan langkah melalui jalur konstitusional. Ia merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan dalam proses tersebut.

Wacana penggunaan HMP terhadap Gibran mencuat menyusul polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonannya dalam Pilpres 2024.

Meski dukungan dari sejumlah anggota DPR terus bertambah, proses pemakzulan tidak otomatis berjalan hanya dengan pengumpulan tanda tangan. Mekanismenya harus melalui tahapan dan persyaratan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.