Pariwisata & Maskapai Lokal Makin Bergairah

JAKARTA - Rencana Pemerintah memangkas jumlah bandara (airport) internasional mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Kebijakan ini akan menggairahkan sektor wisata dan maskapai di dalam negeri.

Pemerintah berencana membatasi bandara internasional hanya 15 bandara saja.

Pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menyambut baik ren­cana tersebut.

“Kalau dibatasi menjadi hanya 15 bandara, bagus itu. Lebih baik lagi kalau kurang dari itu. Karena, 15 bandara internasional sebenarnya masih kebanyakan,” ujar Gatot kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Gatot menerangkan, letak geografis Indonesia sangat unik. Sebab, ada beberapa negara yang masih satu lingkaran dengan Indo­nesia. Misalnya, Singapura, Ma­laysia dan Brunei Darussalam.

“Tapi bicara penerbangan luar negeri, yang kuat kan Singapura, lalu Malaysia. Jadi, kalau Indone­sia buka banyak penerbangan ke luar negeri, yang akan berkem­bang itu (bandara) Singapura, dia yang jadi hub-nya,” jelas Gatot.

Pasalnya, Singapura terletak di dekat Pulau Sumatera dan memiliki infrastruktur yang lebih bagus. Serta memiliki rute yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

Dampaknya, ketika orang Sumatera mau melakukan per­jalanan bisnis ke Jakarta, mereka lebih memilih untuk stay (me­netap) di Singapura. Karena didukung oleh infrastruktur yang memadai, baik dari segi wisata, penginapan dan lainnya.

Lalu, untuk perjalanan bisnis ke Jakarta, dilakukan cukup dengan penerbangan pulang pergi. Hal inilah yang membuat Indonesia masih kalah saing dengan negeri jiran.

“Mereka menginap di Singapura, jika mau ke Jakarta, Surabaya, IKN (Ibu Kota Negara) atau Bali, bisa tek-tok (pulang pergi dari Singapura) sehari bisa,” kata Gatot.

Bukan itu saja, Gatot meng­ingatkan, bila Indonesia terlalu banyak membuka bandara inter­nasional, yang akan diuntungkan justru negara lain.

“Nanti banyak maskapai penerbangan internasional yang membawa masyarakat Indonesia untuk berwisata ke negara lain. Jadi bukan mereka (maskapai asing) yang membawa warganya ke Indonesia, justru sebaliknya,” warning Gatot.

Karena itu, ia mengimbau, agar penerbangan internasional dibuka di bandara-bandara yang ada di wilayah timur Indonesia. Artinya, jauh dari Singapura, yang selama ini menjadi hub penerbangan sejumlah negara.

“Misalnya buka di Makassar, Manado, Lombok, itu benar-be­nar bisa melayani penerbangan internasional. yang terpenting, memang harus memperbaiki dan menguatkan konektivitas di Indonesia,” imbaunya.

Selain itu, operator bandara seperti PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II juga harus bisa bekerja sama, misalnya dalam menerapkan pola bandara mana yang menjadi hub and spoke.

“Penumpang itu dari bandara nasional dibawa ke bandara internasional, baru nanti berangkat ke luar negeri. Memang kelihatannya tidak efisien. Tapi, cuma itu caranya melindungi penerbangan kita,” tegasnya.

Untuk itu, sangat penting memperbaiki konektivitas di In­donesia. Termasuk memperbaiki bandara itu sendiri dan memang­kas waktu tunggu saat transit.

“Saya kira, baiknya bandara yang tetap menjadi hub (penerbangan internasional) ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Surabaya, Medan, Makas­sar dan Denpasar,” katanya.

Selain itu, bisa ditambahkan dengan bandara di Manado, Balikpapan dan Lombok karena bisa untuk melayani turis dari Australia dan wisatawan yang ingin menuju ke wilayah timur. Begitu juga dengan bandara Yogyakarta, yang selama ini sektor wisata budayanya banyak dikunjungi turis mancanegara.

“Yang lainnya, bisa dimanfaat­kan untuk melayani penerbangan internasional khusus umrah dan haji saja,” imbaunya.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Irfan Setiaputra menyambut positif upaya-upaya yang terus dilakukan Pemerintah untuk melindungi penerbangan nasional.

Irfan menerangkan, pembatasan bandara internasional tersebut tak akan berimbas negatif pada layanan atau bisnis perseroan.

“Nggak ada (imbasnya), karena kami kan memang hanya melayani penerbangan internasional di dua bandara saja,” aku Irfan singkat kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), kemarin.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan, pembukaan 15 bandara interna­sional sudah disepakati dalam rapat terbatas (Ratas) bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, pada Selasa (31/1).

Selain situ ada kesepakatan, silakan Pak Menhub, kita akan membuka international airport (sebanyak) 14-15 saja,” ujar Erick, di Jakarta, Rabu (1/2).

Dia menilai, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri.

Utamanya, kata dia, agar masyarakat lokal mau berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri. Sehingga konektivitas pener­bangan lokal akan diperbaiki.

Selain itu, pemangkasan jum­lah bandara internasional di Indonesia juga bertujuan untuk mengurangi WNI (Warga Negara-negara Indonesia) yang berlibur ke luar negeri.

“Yang kita tidak mau kan, membuka airport sebanyak-banyaknya, (tapi) lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada (turis asing) yang (datang) di dalam negeri,” ungkap Erick.

Padahal bila dilihat, kata Erick, pariwisata itu sebanyak 70 persen wisatawan lokal dan 30 persen wisatawan asing.

“Pak Sandi (Menparekraf Sandiaga Uno) juga sekarang mendorong percepatan pari­wisata, agar bisa mulai recover,” lanjutnya.

Mantan bos Inter Milan ini menjelaskan, nantinya BUMN akan mendukung pawisata na­sional dengan menghadirkan se­banyak 140 pesawat atau armada yang berasal dari Pelita Air, PT Citilink Indonesia dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Dia menegaskan, tak ingin mengulangi kesalahan maskapai Garuda Indonesia, yang sebe­lumnya lebih mementingkan penebangan internasional.

“Artinya, kami fokus ke do­mestik Citilink, Pelita, Garuda. Tetapi yang internasional (tetap)ada,” katanya.

Bandara yang di daerah dan tidak termasuk dalam 15 bandara internasional yang dimaksud Pemerintah, nantinya tetap boleh beroperasi.

“Tapi, (beroperasi) hanya untuk (melayani jamaah) umrah dan haji,” pungkas Erick. rm.id