Luhut Pilih Geser Warga

JAKARTA - Pemerintah masih menggodok solusi yang pas untuk warga yang terdampak akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Meski begitu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan lebih memilih menggeser warga dibanding pindahkan Depo Plumpang.

Menurut Luhut, Depo Plumpang sudah ada di sana sejak dulu. Di sana juga sudah ada daerah kosong atau buffer zone agar tidak berdampak kepada warga saat ada kejadian.

"Jangan ini (Depo Plumpang) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah, jangan dibalik-balik," kata Luhut setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin (6/3).

Karena itu, dia meminta, masyarakat yang berada di buffer zone itu yang dipindahkan dengan diberikan kompensasi, dibangunkan tempat tinggal atau dipindah. Setelah itu, jangan ada lagi pemukiman yang dibangun dekat Depo Pertamina.  

Luhut menilai, jatuhnya korban jiwa karena kebakaran Depo Plumpang pada Jumat lalu, akibat dari pihak yang memberikan izin warga untuk membangun pemukiman di buffer zone Depo Plumpang. 

"Yang memberikan izin itu, saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawab lah nyawa yang hilang berapa orang itu," ungkapnya.

Sehari sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, pemerintah dan PT Pertamina sepakat untuk memindahkan Terminal atau Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Plumpang  ke Tanah Pelindo. Dia mengatakan, ini dilakukan untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. 

Dia mengatakan, relokasi ke Tanah Pelindo ini diperkirakan baru siap dilakukan pada akhir 2024. Lalu, dilanjutkan dengan proses pembangunan selama 2-2,5 tahun. Dengan demikian, diperlukan waktu sekitar 3,5 tahun untuk relokasi Terminal BBM Plumpang ke Tanah Pelindo ini.

"Tentu ini menjadi solusi bersama yang kita harapkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Keamanan jadi prioritas kita," tuturnya.

Sekadar latar saja, Presiden Jokowi memberi dua opsi solusi bagi permasalahan kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Dua opsi itu adalah merelokasi warga yang berada di sekitar Depo atau memindahkan Depo Plumpang.

Menurut Jokowi, Depo Pertamina merupakan zona berbahaya yang harus jauh dari pemukiman penduduk. Jadi tidak boleh ada pemukiman warga di dekat depo bahan bakar karena berbahaya.

Jokowi minta Menteri BUMN Erick Thohir dan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk memutuskan opsi mana yang diambil.  

Sementara itu, untuk jangka pendek, pemerintah menyiapkan berbagai opsi untuk warga yang rumahnya terbakar. Beberapa opsi yang disiapkan antara lain merelokasi warga ke Wisma Atlet atau Rusun Nagrak.

Soal usulan ini, Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyatakan siap jika warga dipindah.

"Yang relokasi ke warganya, iya, monggo saja, kita siap saja. Kan sudah ditawarkan, silakan Pertamina," kata Heru, di Jakarta, kemarin. 

Usulan merelokasi ke Wisma Atlet itu antara lain disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah. Sementara opsi lain adalah memfasilitasi korban dengan memberikan biaya untuk mengontrak rumah.

Lurah Rawa Badak Selatan, Suhaena mengatakan, biaya kontrakan itu diberikan sampai Depo pindah.

"Kalau anggarannya cukup, korban yang benar-benar kehilangan tempat tinggal, bisa saja terus disediakan kontrak rumah sampai tiga tahun, tapi untuk sekarang yang dianggarkan baru tiga bulan, seperti itu rencananya," katanya.

Suhaena menambahkan, untuk mendukung rencana itu, saat ini rumah yang terkena dampak kerusakan parah hingga dua hari ke depan akan terus didata jumlahnya. Adapun data warga yang akan difasilitasi kontrakan  adalah rumahnya benar-benar rusak sehingga tidak bisa lagi ditempati.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengatakan, opsi yang diambil pemerintah ini harus dibicarakan dengan tenang dan secara teknis. Mengingat Depo Plumpang ini menyuplai ketahanan energi warga DKI.

Jadi bisa saja Pertamina memperkecil fasilitas depo, dan di saat yang sama merelokasi warga. Menurut dia, Depo Plumpang bisa dipertahankan di lokasi tersebut, tapi diperketat sistem keamanannya untuk menghindari risiko. 

"Ke depannya, pengamanan dari mulai ring belt, buffer zone, dan lainnya harus betul-betul direalisasikan agar tidak terjadi lagi," kata Herman, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. 

Untuk diketahui, pada Jumat pekan lalu, Depo Pertamina Plumpang terbakar. Kebakaran ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka. Penyebab kebakaran pun masih di investigasi. rm.id