Antisipasi Inflasi Jelang Lebaran

JAKARTA - Ketersediaan dan harga pangan pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini dipastikan aman dan terkendali. Kendati begitu, kita harus tetap waspada akan terjadinya inflasi.

Presiden Jokowi memasti­kan, tidak ada kendala terkait pasokan bahan pangan di Ibu Kota. Bahkan dari hasil blusu­kannya, eks Wali Kota Solo ini mendapati sejumlah bahan pangan pokok mengalami penu­runan harga.

“Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, bawang juga turun. Yang naik daging sapi, naik sedikit,” ujarnya usai blusukan ke Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4).

Penurunan tersebut, kata Jokowi, sesuai dengan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat terjadinya deflasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap, penurunan harga pangan selama Ramadan dan jelang Lebaran bakal mening­katkan daya beli masyarakat, sehingga menyumbang pertum­buhan ekonomi signifikan di kuartal II-2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Har­tarto mengatakan, Pemerintah sukses menjaga ketersediaan dan harga pangan selama Ramadan tahun ini berkat diterapkannya sejumlah kebijakan strategis.

Langkah tersebut antara lain, melaksanakan operasi pasar dan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dilakukan sejak sebelum Ramadan.

Selain itu, Pemerintah juga memberikan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama Maret – Mei 2023 kepada 21.353 juta penerima manfaat di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

“Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia (BI) juga terus mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang flek­sibel, responsif, serta akomodatif,” kata Airlangga, Rabu (5/4).

Bauran kebijakan yang diterapkan Pemerintah salah sa­tunya dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun, untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan.

Bauran kebijakan yang diterapkan Pemerintah salah sa­tunya dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun, untuk penguatan sektor pertanian dan penguatan cadangan pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga mendorong pengembangan budidaya per­tanian, penguatan infrastruktur, dan sarana prasarana pertanian, subsidi pupuk maupun bunga kredit, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta dana desa ketahanan pangan.

"Kerja sama antardaerah di wilayah Jawa, termasuk Jawa Barat, menjadi penting. Daerah juga harus mengatur transportasi dan memberi subsidi transportasi dari daerah penghasil ke daerah penerima,” ujar Airlangga.

Dia menegaskan, kerja sama perlu dilakukan tanpa harus menunggu instruksi Pemerintah Pusat. Apalagi saat ini sedang menghadapi bulan Ramadan dan menuju Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, untuk menekan harga beras agar tidak melam­bung tinggi, Pemerintah juga membagikan beras kepada masyarakat miskin yang terdaf­tar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 21 juta penerima.

“Masing-masing akan menda­patkan bantuan beras 10 kilo­gram sebelum Lebaran yang dibagikan di 514 kabupaten/ kota di seluruh Indonesia,” kata Airlangga.

Selain itu, untuk mendorong peningkatan produksi petani, Pemerintah juga telah mem­berikan dukungan akses pembi­ayaan khusus bagi petani melalui Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Kredit Alsintan) serta KUR Super Mikro.

Ekonom dari Center of Eco­nomic and Law Studies (Ce­lios) Bhima Yudhistira men­gatakan, meski sebagian besar harga komoditas pangan stabil dan stoknya mencukupi hingga Lebaran, masih ada kekhawati­ran untuk komoditas beras dan minyak goreng (migor).

“Kalau pada Ramadan 2022, yang langka minyak goreng. Sekarang, selain minyak goreng juga ada beras. Memang sudah impor, tapi tetap saja harga beras di beberapa daerah masih tinggi. Ini yang harus diperhatikan Pe­merintah untuk menjaga inflasi pangan agar tidak melambung,” kata Bhima kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) kemarin.

Menurutnya, beras adalah ko­moditas pangan yang sumbangan ke inflasinya paling tinggi. Karenanya, kalau masalah harga beras belum beres, Pemerintah bakal kesulitan menekan inflasi pangan.

Bhima mengatakan, jika harga seluruh komponen pangan bisa terjaga selama Ramadan dan Lebaran, geliat ekonomi harusnya bisa didorong di atas 5,5 persen di kuartal ke II-2023.

“Harus dipastikan juga Tun­jangan Hari Raya (THR) dibayar lunas oleh pemberi kerja. Kalau THR 100 persen cair bagi peker­ja, maka daya dorong belanja saat mudik akan tingkatkan konsumsi rumah tangga, dan muaranya pertumbuhan ekonomi naik,” pungkas Bhima. rm.id