Sebulan Hattrick OTT

JAKARTA - Di bulan puasa, taring KPK malah tambah tajam. Dalam sepuluh hari terakhir, KPK hattrick melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menangkap puluhan orang di berbagai lokasi.

Teranyar, lembaga anti-rasuah itu melakukan OTT kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dan beberapa pejabat di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

KPK menangkap Yana di Kota Bandung pada Jumat (14/4) malam, saat kota berjuluk Paris van Java itu diguyur hujan deras. Selain Yana, penyidik KPK juga mengamankan delapan orang lainnya, termasuk di antaranya beberapa pejabat di Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam operasi itu, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah

Jubir KPK, Ali Fikri menyebut, Yana dan para pihak itu diduga terlibat dalam transaksi suap terkait proyek CCTV dan jaringan internet dalam program smart city Pemkot Bandung. Hingga pukul 10 malam, penyidik masih melakukan pemeriksaan untuk menentukan status hukum mereka.

Kabar penangkapan orang nomor satu di Kota Bandung itu tentu mengejutkan. Pasalnya, di pagi harinya Yana masih melakukan sejumlah kegiatan seperti biasa.

Bahkan di Instagram miliknya, Yana masih menyapa warga Bandung dengan membagikan hadiah berupa tiket VIP menonton pertandingan Persib vs Persikabo yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu malam. Dalam postingannya, Yana tampil dengan Jersey Persib warna biru.

Ketua KPK, Firli Bahuri menegaskan, OTT yang dilakukan terhadap Yana merupakan bukti eksistensi KPK. “Hari ini kami buktikan, KPK masih ada,” kata Firli, bangga, kemarin.

Eks Kabaharkam Polri ini menegaskan, pihaknya akan terus membersihkan Indonesia dari koruptor. Firli mengaku, dalam rakor dengan kepala daerah sudah memberikan warning kepada seluruh kepala daerah. Kalau ada kepala daerah yang masih korupsi, pasti akan ditangkap.

“Itu dibuktikan hari ini Wali Kota Bandung YM ditangkap, menyusul Bupati Meranti,” ungkapnya.

Mengenai kasus yang menjerat Yana, Firli menyebut ada sembilan orang yang terlibat dalam suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia internet. “Mereka menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang jasa berupa CCTV dan jaringan internet pada program Smart City Kota Bandung,” tuturnya.

tempat terpisah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil, mengaku prihatin atas OTT tersebut. Sebagai mantan Wali Kota Bandung, Kang Emil juga merasa sedih.

“Susah diceritain perasaannya saat ini. Sebagai kedinasan sangat prihatin, sebagai pribadi yang dulu ngurusin Kota Bandung reformasi segala rupa, saya sedih,” kata Kang Emil, di Pasar Kosambi, Kota Bandung, kemarin.

Kang Emil sempat melihat kantor Wali Kota Bandung usai penangkapan Yana. Kata dia, Sekretaris Daerah Bandung, Ema Sumarna untuk sementara akan menjalankan roda pemerintahan Pemkot Bandung. Hal ini untuk memastikan pelayanan publik tidak terhambat.

Terakhir, ia berpesan kepada kepala daerah di Jawa Barat untuk mengedepankan integritas. Ia berharap Yana Mulyana merupakan kepala daerah di Jawa Barat terakhir yang ditangkap KPK.

Bagaimana tanggapan Gerindra? Untuk diketahui, Yana merupakan kader Gerindra yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bandung. Ia lalu menggantikan Oded Muhammad Danial yang wafat pada Desember 2021.

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mendukung, KPK untuk memproses kasus ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata dia, partainya sejalan dengan KPK ingin memberantas dan menindak tegas praktik korupsi.

Kata Dasco, meski Yana kader Gerindra, tapi sudah lama tidak komunikasi dan koordinasi dengan pengurus. ”Serta memang tidak pernah hadir di acara-acara partai,” ujar Dasco.

Sekadar latar saja, dalam sepuluh hari terakhir ini KPK telah tiga kali melakukan OTT. Operasi pertama digelar pada Kamis (6/4) lalu. Saat itu, KPK menangkap 28 orang termasuk Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Jakarta.

Belum sepekan berselang, KPK kembali menciduk puluhan orang dalam kasus suap di Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub. Sepuluh orang menjadi tersangka. Mereka antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah,