Hapus Tes SIM Angka 8

JAKARTA -  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjawab keluh kesah masyarakat yang kesulitan dalam tes praktik untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi alias SIM. Kapolri pun meminta anak buahnya menghapus tes mengendarai jalur mirip angka 8 dan berjalan zig-zag. Kapolri pun banjir pujian.

Menurut Kapolri, tes angka 8 dan zig-zag memang menyulitkan. Makanya, banyak yang gagal dalam tes ini. Bukan hanya masyarakat bisa, anggota polisi juga ada yang gagal.

“Saya minta ke Kakorlantas, tolong dilakukan perbaikan. Yang namanya angka 8 itu masih sesuai atau tidak? Yang namanya melewati zig-zag itu masih sesuai atau tidak? Saya kira kalau memang sudah tidak relevan, perbaiki,” ucap Kapolri, dalam upacara wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Jakarta Selatan, Rabu (21/6).

Menurut Kapolri, tes pembuatan SIM seharusnya fokus pada keselamatan para pengguna jalan, dan keterampilan berkendara. Jangan malah pembuatan SIM terkesan menyulitkan, dan ujung-ujungnya selesai di bawah meja. “Nggak tes malah lulus, ini harus dihilangkan,” tegasnya.

Pernyataan Kapolri ini langsung ditindaklanjuti anak buahnya. Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirrigident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mengatakan, pihaknya akan mengkaji apakah praktik ujian SIM zig-zag dan angka 8 masih relevan.

“Kita akan bentuk Tim Pokja. Kami juga akan lakukan studi ke negara-negara lain, apakah tes praktik zig-zag maupun angka 8 ini masih relevan atau tidak,” kata Yusri, dalam konferensi pers di Mabes Polri, kemarin.

Dia menerangkan, pada dasarnya ujian teori dan praktik adalah legitimasi, kompetensi, dan keterampilan yang harus dimiliki pemohon SIM. Pemohon SIM harus memiliki keterampilan dan kompetensi untuk mencegah kecelakaan di jalan.

Yusri pun akan mengevaluasi apakah memang ujian praktik SIM terlalu sulit bagi masyarakat.

“Mungkin, jarak angka 8 ini terlalu sempit misalnya,” katanya, mencontohkan.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan memuji sikap Kapolri yang meminta jajarannya memperbaiki ujian praktik pembuatan SIM. Ia setuju dengan langkah Kapolri yang ingin memudahkan masyarakat memiliki SIM.

Politisi senior PDIP ini juga usul agar Kapolri memberikan arahan kepada jajarannya untuk memperjelas proses pembuatan SIM. Misalnya, ada aturan main yang jelas, baik soal biaya maupun waktu yang dibutuhkan masyarakat.

“Harus diberikan penerangan. Kalau perlu Kapolri memerintahkan Polda dan Polres yang urus SIM. Dibuat aturannya begini, biayanya berapa, lama selesainya kapan,” saran Trimed.

Ia juga mendengar keluhan masyarakat terkait waktu pembuatan SIM. Ada yang selesai dalam waktu 1 atau 2 jam, ada pula yang sampai seharian. Hal seperti ini yang menyulitkan masyarakat. Terlebih jika SIM itu digunakan untuk mencari nafkah.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, evaluasi tes pembuatan SIM tidak boleh hanya bertumpu pada upaya agar warga tak dipersulit. Namun, juga pengawasannya diperketat, khususnya terhadap pungutan liar (pungli).

Arsul menerangkan, selama ini Komisi III DPR banyak mendapat laporan keluhan dari masyarakat di berbagai daerah dalam membuat SIM. Hal seperti ini yang harus diperbaiki. Sebab, biaya pembuatan SIM jauh lebih besar ketimbang tarif resminya meski pembayaran sudah dilakukan melalui bank penerima.

“Inilah yang masih dikeluhkan sebagai pungli oleh warga masyarakat di banyak daerah,” ujarnya.

Di dunia maya warga juga ikut memuji Kapolri. Akun @duniaordinary amat bersyukur, keluhan masyarakat mengenai kesulitan dalam tes pembuatan SIM ini didengar Kapolri.

“Setelah beribu purnama, akhirnya ada Kapolri yang menyindir juga kekurangan di instansinya sendiri,” kata @duniaordinary.

“Ini riil, bener banget Kapolri, bahwa pembuatan SIM, jangan dipersulit,” timpal akun @sukses_subhan.

Akun @gunardi menyebut, langkah Kapolri itu sangat mantap. “Rakyat sangat setuju Pak,” tulisnya.