Klaim PPUAD, Tak Ramah Disabilitas

JAKARTA - Pemilu 2024 kali ini mengalami kemunduran bagi kelompok disabilitas. Sebab, dalam segala langkahnya, lembaga penyelenggara pemilu kurang mengapresiasi kelompok marjinal ini.

Sekretaris Advokasi Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Mahretta Maha mengatakan, Pemilu 2024 mengalami kemunduran bagi kelompok disabilitas. Sebab, dalam se­gala langkahnya, lembaga penyelenggara pemilu kurang mengapresiasi kelompok marjinal ini.

“Betul hawa panas (pemilu 2019), tapi pendekatan teman-teman KPU Bawaslu ke disabilitas lebih diapresiasi. Sekarang merasa left behind,” ujar Mahretta, ke­marin.

Mahretta tahu penyelenggara pemilu sudah melakukan beberapa kegiatan dan sosial yang melibatkan kaum disabilitas. Namun hal itu, katanya, tidak berjalan maksimal. Kata dia, kegiatan dan sosial­isasi itu tak menghasilkan apa-apa. Hanya berakhir dengan kelompok disabilitas yang tak mengerti ihwal kepemiluan.

“Ketika kami tanya teman disabilitas mereka nggak paham. Nggak tahu mau pemilu. Untuk jadwal pilkada saja mereka nggak tahu,” ungkapnya.

Mahretta meminta supaya adanya pelibatan organisasi penyandang dis­abilitas dalam setiap penyelenggaraan sosialisasi pemilu. Kata dia, masing-masing penyandang disabilitas memi­liki ragam dan hambatan tersendiri. Karena itu, sangat tidak tepat bila pe­nyelenggara pemilu tak melibatkan organisasi disabilitas, dalam melakukan sosialisasi.

Tidak ada juru bahasa isyarat hanya gambar, sama aja bohong. Sebaiknya materi sosialisasi itu diberikan dalam bentuk sesuai,, video, audio, atau TTS (teks to speech), sehingga teman-teman tunanetra bisa baca,” tegasnya. Selain itu, kata Mahretta, penyelenggara pemilu diminta memuat informasi dan materi yang berkaitan dengan pemilih penyandang disabilitas dalam setiap so­sialisasi pemilu. Dia mendorong KPU un­tuk membentuk relawan yang inklusif di seluruh wilayah di Indonesia.

Relawan tersebut, kata dia, merupakan perwakilan dari kelompok rentan seperti kelompok perempuan, penyandang dis­abilitas, pemilih pemula dan kelompok marginal lainnya. Relawan demokrasi ini akan mensosialisasikan pemilu dan demokrasi kepada kelompok masyarakat yang diwakilinya.

“Agar mereka dapat memahami arti demokrasi dan pentingnya mengikuti pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan deklarasi pemilu ramah disabilitas. Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty menjelaskan, ada empat tujuan dari lahirnya deklarasi itu.

Pertama, berkolaborasi untuk pence­gahan, pengawasan, dan menindaklan­juti segala pelanggaran yang terjadi pada hak-hak politik disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024 secara inklusif.

“Kemudian berkomitmen mendukung pemilu yang aman, tertib, damai, ber­integritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang,” ujar Lolly.

Ketiga, meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dan sama tentang kesetaraan penyandang disabilitas dan ragamnya di sektor kepemiluan

Terakhir, meningkatkan pengawasan partisipatif hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 secara inklusif.

Lolly menambahkan, pemilu ramah akses disabilitas adalah konsep yang menekankan pentingnya untuk menye­diakan aksesibilitas yang memadai bagi individu dengan disabilitas dalam proses pemilihan umum. “Tujuan utamanya, untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam pemilihan politik.