Benyamin Tak Beri Izin, Honorer di Tangsel Gagal Ikut Aksi Damai di Jakarta

CIPUTAT - Niat keberangkatan Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk mengikuti aksi damai di Senayan, Jakarta, terpaksa harus diurungkan. Sebab terhalang izin Wali Kota, Benyamin Davnie. 

Orang Nomor Satu se-Tangsel itu, tak memberi izin keberangkatan para tenaga honorer alias tenaga kerja sukarela (TKS) di lingkup pemerintahannya bertolak ke Jakarta, Senin (7/8/2023). 

"Saya tidak mau mengatakan dilarang, mereka harus mengikuti disiplin. Kalau mereka merasa bahwa kalau dengan demo akan merubah RUU 5/2014, ya silakan aja kalau mereka mampu," ungkap Benyamin. 

Namun yang jelas, lanjut Benyamin, sejauh ini dirinya sudah mengambil kebijakan untuk mempertahankan para pekerja honorer di lingkup pemerintahnya. 

"Bukti kebijakan saya adalah bahwa saya sudah mengalokasikan anggaran di APBD 2024 untuk gaji dan honorarium atau insentif bagi para tenaga kerja sukarela ini bahkan untuk 13 bulan. Karena sudah saya siapkan juga untuk lebarannya," paparnya. 

Selain itu, Benyamin menyebut pihaknya juga bakal mempersiapkan pengangkatan bagi mereka. Namun dengan catatan, harus disiplin dan tak melakukan pelanggaran. 

"Jadi jelas sikap saya sebagai kepala daerah di lingkup pemerintah kota ini bahwa tenaga kerja sukarela itu akan selalu saya usulkan ke pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PPPK. Dan yang pasti sepanjang mereka menaati aturan perundang-undangan tidak akan ada pemecatan. Kecuali mereka tidak disiplin, melanggar aturan, dan seterusnya," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua FHI Kota Tangsel, Abdul Aziz mengucapkan maaf kepada seluruh tenaga honorer, khususnya di Banten, yang kini tengah meramaikan aksi damai di Jakarta. 

"Pada intinya FHI Tangsel itu tetap support dalam aksi damai 7 agustus 2023 ini di Senayan. Permohonan maaf kami yang sedalam-dalamnya sebesar-besarnya karena kami ada sedikit kendala untuk hadir," ungkapnya. 

Kegagalan keberangkatannya ini pun jadi beban moral para pengurus FHI Kota Tangsel. 

"Kami sangat merasa menyesal dan bersalah. Karena kami bisa dikatakan keluar dari kesepakatan. Permohonan maaf sebesar-besarnya pada pengurus Provinsi Banten, Serang, Pandeglang, Cilegon, dan seterusnya. Mungkin itu permohonan maaf dari kami. Mungkin kami terus mendukung, mensupport apapun bentuknya. Nanti secara langsung akan kami sampaikan," tandasnya.