Mahfud Jagain Pemilu On Time

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD kembali menepis keraguan soal kemungkinan Pemilu 2024 bakal diundur. Mahfud siap jagain Pemilu 2024 yang terdiri dari Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Plpres) dan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) berjalan on time.

Kata Mahfud, tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati. Hal ini tertuang sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3/2022. Berbagai tahapan juga sudah dilaksanakan KPU agar Pemilu 2024 sesuai jadwal.

“Tahun ini adalah tahun politik,” kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Jawa Timur dan disiarkan secara during lewat YouTube Kemenko Polhukam RI, kemarin.

Untuk diketahui, sesuai kalender Pemilu yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu. Untuk Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan pada  14 Februari 2024. Sedangkan Pilkada serentak jatuh pada 27 November 2024.

Alhamdulillah Pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, sekurang-kurangnya sampai tahapan ini dan insya Allah sampai tahapan akhir ke depan, Pemilu 2024 itu jadi dilaksanakan sesuai kalender konstitusi,” tegas Mahfud.

Mahfud meminta tak ada lagi isu penundaan dan perpanjangan pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, dampak yang akan ditanggung oleh konstitusi sangat berat apabila Pemilu tak berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Bisa menimbulkan kekisruhan di bidang politik kita,” sambung Mahfud.

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga meminta peran (Gakkumdu) dapat dioptimalkan dalam mengantisipasi pelanggaran yang terjadi di Pemilu 2024. Menurutnya, Gakkumdu dan instrumen hukum yang lain diperlukan dalam pelaksanaan Pemilu untuk mengawal demokrasi dan nomokrasi.

Dalam kesempatan itu, eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu sempat menyinggung soal tujuan dari Pemilu. Kata dia, Pemilu itu untuk mencari pemimpin yang disepakati bersama. Ini karena Indonesia adalah negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat.

“Pemilu itu mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu, karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat berbeda-beda, sehingga diperlukan pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu sempat menyinggung soal tujuan dari Pemilu. Kata dia, Pemilu itu untuk mencari pemimpin yang disepakati bersama. Ini karena Indonesia adalah negara demokrasi yang kedaulatannya berada di tangan rakyat.

“Pemilu itu mencari pemimpin bersama, bukan mencari musuh. Mencari pemimpin itu, karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat berbeda-beda, sehingga diperlukan pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan,” katanya.

Ia berharap setelah pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali itu selesai, masyarakat dapat kembali bersatu. Sebab, masyarakat Indonesia sudah memilih pemimpin untuk negaranya.

“Kita sudah memilih pemimpin, bukan yang tadinya tidak memilih seperti kita lalu dianggap musuh, lalu menjadi oposisi yang membelah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari memastikan, pelaksanaan gelaran pesta demokrasi lima tahunan tetap berjalan sesuai jadwal. KPU terus berupaya melakukan segala cara agar pelaksanaan Pemilu tidak molor.

“KPU memastikan bahwa Pemilu jalan terus sebagaimana rencana, hari pemungutan suaranya itu Sabtu, 14 Februari 2024,” tegas Hasyim, beberapa waktu lalu.

Hasyim bilang, Pemilu memiliki dasar legalitas kuat setelah berlakunya amandemen konstitusi. Hal inilah yang menjadi dasar Pemilu harus tetap dilaksanakan dan tidak ditunda. “Pendaftaran Capres dan Cawapres akan dilakukan pada Oktober 2023,” tambah Hasyim.

Senada, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa Pemerintah senantiasa berkomitmen agar Pemilu baik legislatif, presiden maupun pemilihan kepala daerah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah diputuskan. Tidak ada penundaan Pemilu.

Apalagi, pemerintah telah mempersiapkan anggarannya. Sehingga tahapan pemilu bisa tetap berjalan dengan maksimal. “Sudah saya sampaikan bolak balik komitmen Pemerintah untuk tahapan Pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran sudah disiapkan dengan baik, saya kira tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan,” tekan Jokowi kepada wartawan di Bandung, Jawa Barat, seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 6 Maret lalu.

Terpisah, Guru Besar Ekonomi Politik Prof Didik Rachbini meyakini omongan Mahfud bisa dipercaya. “Berdasarkan track record MMD (Mohammad Mahfud Mahmodin) bertidak baik untuk demokrasi, tertib, dan bertanggung jawab. Sampai di sini saya percaya,” jelas Prof Didik kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Grup), kemarin.

Akan tetapi apabila omongan Mahfud tidak terbukti, Didik menduga bukan kemauan dari mantan Menteri Kehakiman dan HAM tersebut. Melainkan adanya kekuatan besar yang melebihi kewenangan Mahfud.

“Jika nanti tidak terbukti dan Pemilu diatur molor, maka MMD kehilangan kepercayaan karena bandit politik di dalam pemerintahan lebih kuat,” pungkas Rektor Universitas Paramadina itu.