Tiga Fokus Menteri Nyaleg

SERPONG - 5 Menteri dan 4 Wamen Nyaleg, Awas Fokus Kabinet Goyah,” begitu judul Rakyat Merdeka di halaman 1, kemarin.

Menteri nyaleg atau menjadi caleg (calon anggota legislatif) sudah berlangsung dari pemilu ke pemilu. Peringatannya selalu sama: jangan sampai mengganggu fokus di kabinet.

Bisakah? Sepertinya butuh perjuangan ekstra untuk tetap fokus. Karena, sebagai menteri saja banyak sekali yang diurus, apalagi harus berbagi fokus sebagai caleg.

Fokus di sini, setidaknya ada tiga. Pertama, fokus kerja dan manajemen waktu. Kedua, fokus fasilitas. Tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye. Ketiga, fokus anggaran.

Kita ambil contoh fokus anggaran. Jangan sampai penggunaan anggaran, seperti anggaran penanggulangan kemiskinan, Bansos misalnya, didomplengi kepentingan parpol.

Saat pemberian bantuan dari kementerian, harus bersih dari embel-embel parpol. Baik atribut partai atau kampanye lisan.

Kenapa ini perlu diingatkan? Karena rawan dan berpotensi disalahgunakan. Apalagi kalau kegiatan kementerian disatukan dengan kegiatan kepartaian. Bisa samar. Terselubung

Selain itu, perlu pengawasan ketat jangan sampai bantuan tersebut hanya diberikan kepada basis pendukung yang terkait parpol tertentu. Apalagi ketika penyerahan bantuan disertai ajakan lirih tapi fokus, “jangan lupa coblos Partai X ya…”.

Di sinilah pentingnya pengawasan, terutama dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga pengawas jangan jadi macan ompong. Atau, sekadar mengimbau, “jangan gunakan fasilitas negara” dan sebagainya.

Di negeri ini, sanksi jelas dan tegas saja bisa dengan mudah dilanggar, apalagi kalau sekadar imbauan. Di sinilah pentingnya pengawasan yang ekstra ketat dan tegas.

Bawaslu mestinya sudah banyak belajar, lebih tegas dan canggih. Karena, sejarah menteri yang nyaleg atau mencari posisi lain bukan pada pemilu ini saja. Pada Pemilu 2014, ada 10 menteri yang terdaftar sebagai caleg. Pada Pemilu 2019, turun menjadi hanya 7 menteri.

Imbauan dan ancamannya selalu sama: pemecatan dan sejenisnya. Tapi, sejauh ini, tidak ada yang dipecat. Apakah karena semuanya menaati aturan dan prosedur? Semoga.

Kepatuhan para pejabat negara ini sangat penting, karena akan diikuti oleh para bawahannya. Termasuk para pejabat di daerah. Bukankah kalau “guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari?”.

Itulah mengapa, mereka yang mengejar posisi lain, termasuk para menteri yang nyaleg harus “sudah selesai dengan dirinya sendiri”.

Karena, mengurus negara sebesar dan sekompleks ini tidak bisa sambil lalu. Tidak ada konflik kepentingan.

Mengurus toko sembako atau warung kaki lima saja butuh keseriusan dan fokus, apalagi mengurus negara. Jangan mempermainkan jabatan dan rakyat.