TangselCity

Pos Tangerang

Pos Banten

Politik

Olahraga

Nasional

Pendidikan

Ekonomi Bisnis

Galeri

Internasional

Selebritis

Lifestyle

Opini

Hukum

Advertorial

Kesehatan

Kriminal

Indeks

Dewan Pers SinPo

Atasi Polusi, Pemkot Buka Opsi Terapkan Ganjil Genap

Tunggu Instruksi Provinsi & Pusat

Laporan: Idral Mahdi
Senin, 04 September 2023 | 07:20 WIB
Kawasan Ganil Genap.
Kawasan Ganil Genap.

SERPONG-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus berupaya mengantisipasi polusi. Kini, Pemkot Tangsel membuka opsi memberlakukan sistem ganjil genap.

 Sebelumnya, Pemkot Tangsel telah melakukan serangkaian tindakan guna mengatasi polusi. Dari mulai uji emisi di sejumlah lokasi, pembatasan pegawai ke kantor menggunakan mobil dengan penerapan Work from Home (WFH), hingga menggalakan Car Free Day (CFD).

 Menurut Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan, hingga kini pihaknya masih harus menunggu arahan dari Wali Kota Benyamin Davnie terkait sistem ganjil genap.

 "Tapi sampai saat ini kami lakukan apa yang bisa dilakukan. Nanti kalau misalkan dibutuhkan, ya silakan. Tapi kan pembatasan itu harus diiringi dengan transportasi publik yang memadai," katanya.

 Pilar mengatakan, secara umum pihaknya setuju jika memang akan diadakan kebijakan ganjil genap. Namun pihaknya masih menunggu regulasi lebih lanjut dari Pemprov Banten.

 “Prinsipnya saya setuju, tapi seperti apa penerapannya, hari apa, jam berapa, ruas mana ini masih menunggu aturan pastinya seperti apa dari Pemprov Banten,” ungkapnya.

 Pilar menjelaskan, bahwa saat ini Pemkot Tangsel tengah fokus menggencarkan program uji emisi serta kampanye penggunaan transportasi publik sebagai upaya penanggulangan polusi.

 Ia menambahkan, qasaat ini Pemkot Tangsel juga tengah mengupayakan terciptanya transportasi publik yang terintegrasi.

 "Tangsel ini kan kota perlintasan. Orang-orang Depok, Bogor masuk ke Jakarta lewat Tangsel. Kan tak mungkin ditahan 100 persen," paparnya.

  Pilar melanjutkan, kebijakan ganjil genap di Tangsel pun harus punya kajian mendalam agar seluruhnya berjalan dan juga bisa diterapkan dengan lancar.

 "Jadi harus secara menyeluruh. Penyelesaian ini tak hanya dari satu titik, tapi menyeluruh. Kecuali ada perintah langsung dari Provinsi atau Pemerintah Pusat untuk semua daerah ya kami lakukan," pungkasnya.

Komentar:
GROUP RAKYAT MERDEKA
sinpo
sinpo
sinpo