Jadi Nyawapres Atau Nggak

JAKARTA - Jalan politik Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di 2024 masih belum terlihat jelas. Sepertinya, jalur politik putra sulung Presiden Jokowi ini masih dirumuskan, apakah jadi nyawapres atau tidak.

Nama Gibran ramai dibicarakan bakal jadi Cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia capres-cawapres, Senin (16/10/2023). Awalnya, berhembus kabar Prabowo akan langsung mendeklarasikan Gibran sebagai Cawapres setelah putusan MK itu selesai dibacakan. Namun, sampai saat ini, deklarasi belum juga dilaksanakan.

Justru, dalam perkembangan terbaru, Menteri BUMN Erick Thohir dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra membuat surat keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Surat ini dibuat sebagai syarat untuk mendaftar Cawapres di KPU. Nama Erick dan Yusril memang termasuk kandidat Cawapres Prabowo.

"Benar, PN Jaksel telah mengeluarkan beberapa surat keterangan tidak pernah dipidana,” kata Humas PN Jaksel, Djuyamto, Rabu (18/10/2023).

Lalu, bagaimana dengan Gibran? Kakak dari Kaesang Pangarep ini masih santai-santai saja. 

"Saya tidak pernah menawarkan diri. Orang lain yang ngejar, nggih? Wartawan, teman-teman media pemberitaan terus," ucapnya, di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (18/10/2023).

Gibran mengaku telah mendengar kabar Erick juga sudah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Apakah akan ikut membuat SKCK? Gibran mengatakan, belum kepikiran. Termasuk, rencana tertentu jika akhirnya tidak terpilih sebagai Cawapres Prabowo. Ia mengaku santai dan mengalir saja dalam menjalaninya. "Nggak ada planning (rencana), semua tetap ngalir," jelasnya.

Sama seperti Jokowi, Gibran menyatakan, urusan Cawapres adalah wewenang para ketua partai. Ia pun bakal tunduk pada semua keputusan partai yang dinaunginya, yakni PDIP. 

Peneliti Saiful Mujani dari SMRC Saidiman Ahmad melihat, kondisi ini terjadi karena jalur politik Gibran masih diramu. Awalnya, Prabowo memang terlihat sangat menginginkan Gibran menjadi pendampingnya. Namun, karena derasnya kritikan, Jokowi belum memberikan sinyal mengizinkan anaknya menjadi Cawapres.

Di sisi lain, kata dia, masuknya Gibran juga bisa mengganggu soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang diisi Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Partai Garuda, Partai Gelora, dan Partai Prima.

"Jadi, yang harus dipertimbangkan adalah dukungan dari partai lain yang ada dalam koalisi. Bukan hanya sekedar populer dan elektabilitasnya," ujar Saidiman, saat dihubungi Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group), Rabu (18/10/2023).

Saidiman menjelaskan, di internal KIM, sudah ada nama-nama lain yang sejak awal ngantre untuk dipilih menjadi cawapres Prabowo. Misalnya, Golkar yang menyodorkan Airlangga Hartarto, PAN mendorong Erick, dan PPP mengusulkan Yusril. Dengan kondisi ini, dia memprediksi, penentuan Cawapres Prabowo masih alot.