Penggunaan LPG Mau Disubstitusi

JAKARTA - Pemerintah dipastikan akan tetap membagikan 500 ribu unit rice cooker gratis ke seluruh Indonesia.

Penyediaan rice cooker oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Menteri ESDM Arifin Tas­rif membeberkan, program ini bagian dari upaya Pemerintah meningkatkan konsumsi listrik dan mensubstitusi LPG.

“Kita perlu meningkatkan per­mintaan listrik sekaligus meng­ganti LPG. Pemerintah sedang melakukan program substitusi LPG yang digantikan dengan pengadaan Alat Masak Listrik (AML) dan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas),” kata Arifin di kantornya, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Namun, kata Arifin, proyek jargas membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa efektif berjalan, sehingga pemerintah memilih menjalankan program pembagian AML berupa rice cooker gratis.

Eks Dubes Indonesia untuk Jepang ini berharap, adanya program pembagian AML dapat memberi dampak positif bagi sektor industri dalam negeri.

“AML ini juga akan menum­buhkan industri dalam negeri untuk bikin kompor listrik,” tuturnya.

Terkait perusahaan penyedia AML ini, Arifin belum mau menyebut nama.

“Ya dibuka saja. Nanti ditenderkan, asal kualitasnya tidak di bawah spesifikasi,” ucap Arifin.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono menjelas­kan, proses pembagian rice cooker mengalami banyak tantangan. Pemberian rice cooker gratis terancam baru akan dimu­lai pada Desember 2023.

Sebelumnya, Pemerintah berencana mulai membagikan perangkat masak itu bulan ini.

Agus mengatakan, proses pengadaan rice cooker masih berlangsung.

Menurutnya, tender dilakukan terbuka untuk semua pabrikan melalui e-katalog dan diseleksi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Kalau belum kontrak bagaimana menyalurkannya? Ma­sih mungkin (dibagikan No­vember 2023), tapi tergantung ketersediaan stoknya. Jadi, prosesnya masuk e-katalog itu yang seleksi LKPP, apakah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), purna jual, dan sebagainya. Nggak ada tendensi ke merek tertentu,” tegas Agus.

Executive Director Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, rencana pembagian rice cooker efektif mengurangi energi kotor.

Sebab, masih banyak beberapa masyarakat daerah memasak nasi menggunakan kayu bakar atau menggunakan kompor gas LPG, sehingga menghasil­kan emisi karbon yang cukup banyak.

Namun, efektivitas penggu­naan rice cooker untuk mengurangi energi kotor tergantung pada tiga hal.

Pertama, seberapa lama ma­syarakat menggunakan rice cooker. Sebab, semakin lama penggunaannya, konsumsi listrik yang dihasilkan juga akan lebih banyak.

Kedua, aktivitas memasak, apakah penggunanya hanya memasak nasi atau memasak makanan lainnya.

Jika masyarakat bisa mema­sak apapun menggunakan rice cooker maka bisa mensubstitusi atau menggantikan penggunaan LPG.

Ketiga, memperhatikan jang­kauan pembagian rice cooker gratis tersebut.

“Semakin luas orang yang memakai rice cooker itu akan lebih efektif. Dibagikan kan belum tentu dipakai. Jadi, jang­kauannya juga diperhatikan,” kata Fabby.

Selain itu, Fabby juga meminta Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyara­kat.

“Jadi bukan hanya membagi­kan rice cooker gratis saja, tapi membagikan bantuan sosial (bansos) juga seperti beras. Karena yang mahal sekarang itu beras,” ingatnya.