Dikritik Ganjar, Jokowi Dibela Pengusung Prabowo-Gibran

JAKARTA - Penegakan hukum pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, dikritik Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo.

Bahkan, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10, tentang penegakan hukum pada era kepemimpinan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).

Saat itu, Ganjar ditanya pendapatnya tentang penyebab penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Katanya, putusan MK membuat penegakan hukum menjadi turun. 

Seperti diketahui, putusan MK tentang syarat usia minimal Capres-Cawapres, menjadi sorotan publik. Mengingat, setelah putusan ini, anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat jadi Cawapres.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya. Kita dipertontonkan soal itu, sebenarnya," tandas politisi PDIP ini.

Timses Ganjar-Mahfud, Achmad Baidowi mengatakan, reputasi pelaksanaan hukum, semakin kelihatan bermasalah ketika ada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).  Bahwa, terjadi pelanggaran etik hakim MK.

"Ibarat kata, nila setitik, merusak susu sebelanga," katanya.

Anggota tim sukses Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi membela Jokowi. Dia mengatakan, ada yang menafsirkan penilaian itu, merupakan bentuk kekecewaan Ganjar. Karena, Jokowi effect tidak hinggap di pundak Ganjar. Atau, Ganjar tidak ikhlas karena Prabowo berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2024.

Untuk lebih detailnya, berikut wawancara dengan Achmad Baidowi mengenai hal tersebut.

Ganjar memberikan nilai 5 dari 10, atas penegakan hukum pada era Jokowi. Kenapa begitu?

Sudah dijelaskan, itu terjadi setelah putusan MK tersebut. Penegakan hukum selama ini, sudah bagus di bawah komando Pak Mahfud MD.

Tapi, kenapa Ganjar memberikan nilai merah?

Reputasi pelaksanaan hukum secara keseluruhan bermasalah, ketika ada putusan MK itu. Ibarat kata, nila setitik merusak susu sebelanga. 

Konkretnya?

Secara keseluruhan, sebenarnya bagus, tapi tercoreng putusan MK itu.  Membuat reputasi penegakan hukum di Indonesia menurun. Ada prestasi yang bagus, tapi akhirnya semua tercemar.

Berarti, bukan keseluruhan selama Jokowi menjabat ya?

Bukan, bukan. Kan sudah dijelaskan Pak Ganjar, setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) itu, raportnya jadi 5.

Bagaimana Anda menilai putusan itu?

Putusan MK yang kemudian ditindaklanjuti MKMK itu, adalah tragedi konstitusi dan berlanjut sampai saat ini. Mantan Ketua MK Anwar Usman menolak Soehartoyo sebagai Ketua MK, kan aneh.

Anehnya seperti apa?

Pemilihan Soehartoyo sebagai Ketua MK itu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan MK, tiba-tiba ada keberatan. Meskipun itu hak, tapi itu tidak lazim. Ada apa. Apa yang ditakutkan dengan Soehartoyo. Kan orang bertanya-tanya.

Pihak Prabowo Gibran menyampaikan, hingga saat ini Mahfud MD sebagai Menkopolhukam. Berarti kinerja Mahfud jelek dong?

Kinerja Pak Mahmud tetap bagus. Penegakan hukum di bawah Menkopolhukam sudah bagus, tapi tercemar gara-gara putusan MK itu.

Saran Anda?

Menjadi tantangan bagi kita semua, bagaimana mencari pemimpin yang bersih dan konsen terhadap penegakan hukum, anti korupsi, anti KKN.