Sembako Tak Lagi Murah

JAKARTA - Presiden Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/12/2023). Ada empat agenda dalam sidang yang diikuti seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) ini. Salah satunya, Jokowi menyoroti harga sembako yang tak lagi murah.

Sidang Kabinet dimulai pukul 14.00 WIB. Selain para anggota kabinet, tampak juga hadir Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Dalam pengantarnya di awal sidang, Jokowi langsung to the point. Kepala Negara mengingatkan empat hal kepada semua jajaran. Pertama, mengenai realisasi anggaran tahun 2023.

"Ini tinggal dua minggu. Agar betul-betul diikuti, karena target saya realisasi minimal 95 persen,” ucapnya.

Jokowi memerintahkan para menteri untuk mengecek ke Dirjen atau Deputi mengenai realisasi anggaran tersebut. “Agar target itu tidak meleset, realisasi anggaran tahun 2023,” ucapnya.

Kedua, Jokowi meminta agar persiapan membahas persiapan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) dilakukan dengan baik. Khususnya yang berkaitan dengan transportasi, pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok. Sebab diperkirakan bakal ada pergerakan 107 juta orang pada masa tersebut. Ketiga, ia meminta jajaran mempersiapkan realisasi anggaran 2024 sejak Januari.

Keempat, berkaitan dengan stabilitas harga. Utamanya harga-harga bahan pokok. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mencermati, masih tingginya harga beras dan cabe di sejumlah daerah.

"Saya kira yang masih tinggi itu beras, cabe. Ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi," sentil Jokowi

Dia lantas membeberkan adanya perbedaan harga bahan pokok di beberapa provinsi. Untuk harga cabe, Jokowi menemukan adanya daerah yang menjual Rp 50 ribu per kilogram. Namun, ada daerah lain yang menjual dengan harga Rp 130 ribu.

Karena di sebuah provinsi ada harga cabe rawitnya Rp 50 ribu, tapi di Jawa ada yang Rp 110 ribu-Rp 130 ribu. Tolong dilihat betul lebih detail lagi," pinta Jokowi.

Tingginya harga pangan ini juga menjadi perhatian Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Sebab, hal ini bisa mendampak pada mainnya inflasi. 

Dia menerangkan, Pemerintah memproyeksikan inflasi  berada di bawah 3 persen hingga akhir 2023. “Inflasi tinggal 1 bulan lagi 2023, saat ini kan tinggal 2,9 persen di bawah sedikit. Kita akan lihat di akhir tahun kira-kira akan segitu, di bawah 3 persen,” ujar Suahasil, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Senin (11/12/2023).

Dia lalu menyoroti inflasi harga pangan. Sebab, sebagian bahan pangan mengalami lonjakan harga pada Desember ini. Dia menekankan, lonjakan harga pangan harus diwaspadai. Oleh karena itu, ketersediaan dan distribusi produk pangan menjadi sangat penting. “Itu tadi dilaporkan juga beras, jagung, kita miliki stok yang cukup untuk menghadapi Nataru dan beberapa bulan ke depan,” imbuh Suahasil.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, subsidi transportasi oleh Pemerintah Daerah dapat menjaga stabilitas harga bahan pokok di periode akhir tahun. "Menjelang periode Natal dan Tahun Baru, mengenai bahan pokok, yang terpenting adalah pasokan tersedia dan banyak jadi konsumsi terjaga," kata pria yang akrab disapa Zulhas ini, di Bandar Lampung, Selasa (5/12/2023). 

Menurut Zulhas, percuma kalau ketersediaan bahan melimpah tapi tidak ada kebijakan subsidi transportasi. Menurutnya, hanya dengan subsidi transportasi, harga bahan pokok bisa ikut ditekan. 

"Di periode akhir tahun ini Pemerintah Daerah, baik itu melalui Gubernur, Bupati, Wali Kota, semua bisa melakukan subsidi transportasi bagi komoditas, untuk menjaga harga pangan tetap stabil," ungkapnya. 

Dia menjelaskan, dalam upaya melakukan stabilisasi harga pangan di akhir tahun, pihaknya hanya bertugas mengawasi dan memberikan kebijakan. Sedangkan untuk pelaksanaan kebijakan dilakukan sepenuhnya oleh Pemda. 

"Kementerian Perdagangan sifatnya hanya mengatur tetapi pelaksanaannya ada di Pemerintah Daerah untuk subsidi transportasi. Seperti saat ini, cabe tinggi harganya karena Desember musim hujan dan produksi pasti berkurang, jadi harus diantisipasi," ucap Ketua Umum PAN ini.