Projo Bantah Musra Jadi Tunggangan Politik Capres Tertentu

JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia Andi Gani Nena Wea menegaskan, Musra adalah upaya melibatkatkan partisipasi publik seluas mungkin dalam mencari pemimpin nasional.

"Musra Indonesia ini alat partisipasi publik, bukan sekedar alat dukung-mendukung tokoh yang ingin menjadi Capres di 2024," katanya dalam siaran pers, Senin (1/8).

Andi Gani menjelaskan, esensi demokrasi adalah partisipasi rakyat melalui mekanisme yang terbuka. Rakyat melalui Musra akan dipersilakan bicara menyampaikan pemikiran dan keinginannya mengenai agenda kebangsaan, program prioritas nasional dan pemimpin nasional ke depan.

Maka dia mempertanyakan jika ada pihak yang mempersoalkan partisipasi publik tersebut.

"Musra Indonesia bukan wadah yang disiapkan untuk dukung mendukung tokoh tertentu, musra tidak sekecil itu. Tapi memang ada sesi ketiga di mana musra juga memberikan ruang bagi rakyat dalam mempercakapkan nama-nama calon pemimpin nasional kedepan dan ini diperbolehkan dalam demokrasi," ujar Andi Gani.

Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus menyatakan nama-nama capres-cawapres hasil Musra akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum diumumkan kepada masyarakat.

Selama Musra di 34 provinsi secara marathon rakyat akan berbicara tentang agenda kebangsaan, program prioritas nasional, karakter pemimpin nasional, serta nama nama calon pemimpin yang didambakan rakyat.

Menurut dia, Musra akan menjadi alat rekam yang paling jujur mengenai kehendak rakyat. Untuk itu, rakyat memang harus bicara secara terbuka tanpa hambatan.

"Itulah materi Musra Indonesia. Jangan dipelintir seolah akan mendukung tokoh tertentu," kata Panel Barus, yang juga Bendahara Umum DPP Projo. (AY/MF/rm.id)