Memperkuat Ideologis Partai Dalam Pembentukan Koalisi

SERPONG - Koalisi antar partai dalam mekanisme selalu mengarah pada penjumlahan jumlah kursi partai agar dapat mencalonkan kandidat mengikuti pilpres dan pilkada. Mekanisme ini salah satunya disebabkan oleh aturan Presidential threshold minimal jumlah kursi 20% dari parpol atau gabungan parpol sebagai syarat mengusung kandidat pasangan calon pilpres, pilgub, pilwako atau pilbub. Efek dari regulasi ini membuat partai mengabaikan faktor ideologis sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan Koalisi.

Padahal penting mengedepankan aspek ideologis bagi partai termasuk dalam hal melakukan pembentukan Koalisi. Faktor Ideologis memiliki proses seperti: 1; Kesamaan platform partai politik serta visi misi yang sama menjadi pertimbangan dalam membangun koalisi; 2. Partai politik melakukan penjaringan dan pendekatan dengan calon yang dianggap mampu mewakili visi misi dari partai. Untuk memperkuat pertimbangan itu penting bagi partai untuk memperkuat terlebih dahulu ideologis dan penanaman visi misi partai kepada seluruh kader partai.

Visi dan misi merupakan turunan dari sebuah ideologi yang dianut oleh partai. Realita yang terjadi memang umumnya partai tidak mementingkan ideologi sebagai motif dalam melakukan Koalisi dengan partai lain. Padahal pertimbangan ideologi penting sebagai manifestasi identitas dari partai politik. Perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala agar pemahaman dan implementasi dari nilai ideologis partai dapat dilakukan oleh seluruh anggota partai. Ketika ideologis telah kuat pada semua anggota partai, ketika ingin melakukan Koalisi dengan partai lain, penting untuk mencermati keselarasan antara ideologi calon partai Koalisi dengan ideologi yang dianut.

Disini penulis akan menghubungkan teknis penggunaan ideologi dalam membentuk Koalisi partai. Misal Partai A menganut ideologi nasionalis-religius,  Partai B menganut nasionalis-pancasilais dan Partai C memiliki ideologi islamis-konservatis. Partai A memiliki ideologi yang sama dengan Partai B yaitu nasionalis, sementara dengan Partai C juga memiliki ideologi sama yaitu religius, meskipun tidak secara khusus. Koalisi berbasis ideologi Partai A dengan B dan C memiliki peluang potensial untuk terbentuk.

Penting bagi Partai A untuk mengetahui track record dari kedua partai ini guna untuk melakukan sebuah pemeriksaan atas keselarasan kiprah yang telah dilakukan oleh calon partai koalisi dengan ideologi yang dianut. Ciri khas partai ideologis, jika terdapat program yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan ideologi partai yang dianutnya, partai ideologis tentu tidak akan mau melakukan koalisi.

Indikator selanjutnya dalam memperkuat faktor ideologis dalam melakukan koalisi adalah visi, misi dan program kerja partai politik. Partai politik berusaha mengedepankan visi, misi dan program kerja partai sebagai pertimbangan utama melakukan koalisi dengan partai lain.

Berikut contoh visi sebuah Partai  dan jabaran kriterianya dalam konteks calon kandidat yang tepat diusung untuk pemilu maupun pilkada: 1; Integritas dan berkapasitas. Merujuk pada seseorang yang memiliki sikap integritas seperti jujur, disiplin, akuntabilitas dalam hal mengemban sebuah jabatan politik. Kapasitas seorang kandidat calon wali kota adalah bagaimana optimalisasi kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan urusan publik. Penting bagi Partai mengukur hal ini sebelum mencalonkan seorang kandidat.

2; Relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman. Seseorang calon harus memiliki kompetensi mumpuni dalam hal mengetahui dan memberikan solusi inovatif sesuai dengan kebutuhan di setiap zaman. Maka penting bagi seorang calon kandidat untuk terus belajar dan mengasah kemampuannya khususnya berkaitan dengan hal-hal pembuatan kebijakan publik yang bijaksana. 3; Konsisten pada nilai, idealisme dan platform perjuangan partai yang menjunjung tinggi perdamaian, keadilan, kesejahteraan, demokrasi dan kelestarian lingkungan.

Visi ini untuk mewujudkannya harus didasarkan dengan membuat program kaderisasi rutin dan terstruktur. Dikarenakan butuh pemberian pendidikan secara berkala dan evaluasi kinerja terhadap anggota partai untuk menilai sejauh mana nilai dan idealisme partai direalisasikan oleh kader partai. Memang jika kita lihat dalam kasus yang terjadi pada Pemilu atau Pilkada, kebanyakan partai  tidak mempertimbangkan visi dan misi untuk melakukan Koalisi dengan partai lain.

Sikap ini disebabkan karena menganggap pilkada hanya sebagai momentum untuk meraih kekuasaan politik di daerah. Padahal jika partai  memperjuangkan internalisasi visi misi ini kepada calon yang akan diusung dan kepada calon partai Koalisi tentu akan lebih baik. Ironinya faktor elektabilitas yang tinggi merupakan pertimbangan utama bagi Partai  untuk menentukan pasangan calon dengan mengesampingkan internalisasi visi misi.

Besar harapan agar Partai politik kedepannya turut memprioritaskan visi, misi dan ideologi partai dalam melakukan penjaringan kandidat calon internal serta sebagai bahan lobi untuk melakukan pembentukan Koalisi dengan partai lain. Tujuannya agar identitas partai tidak hilang oleh orientasi prioritas kepentingan pragmatis kekuasaan. Memprioritaskan ideologi partai dalam usaha pembentukan Koalisi juga akan membuat identitas nilai partai menjadi baik.

Sigit Pamungkas (2012) mengatakan identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik sesuai dengan ideologi yang dianut oleh partai. Identitas nilai tidak hanya termanifestasikan berdasarkan satu produk kebijakan, melainkan bagaimana suatu partai mendapatkan basis sosial (konstituen) dengan mengkampanyekan ideologi sebagai penyokong partai tersebut. Pengaruhnya kelompok masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap partai yang telah memprioritaskan orientasi politiknya berbasis ideologi partai.

Memprioritaskan aspek ideologi juga membuat peningkatan derajat pelembagaan dari sebuah partai politik. Suatu partai sudah dapat dikatakan melembaga dari dimensi identitas nilai apabila partai itu sudah mendapatkan loyalitas dukungan dari masyarakat bukan karena menerima materi, tetapi berasal dari legitimasi ideologi dan platform yang dimiliki oleh partai itu sendiri.(*)