Gerakan Nurani Bangsa Berharap Bawaslu Wakili Kepentingan Rakyat Dalam Mengawal Pemilu

JAKARTA - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang dimotori Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid berharap Bawaslu mewakili kepentingan rakyat dalam mengawasi Pemilu. Dengan begitu, Pemilu 2024 bisa berjalan jujur dan adil dan bisa menghasilkan pemimpin yang kompeten dan negarawan.
Hal tersebut disampaikan Ibu Shinta Nuriyah saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan Komisioner Bawaslu, di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Dalam kunjungan tersebut, Ibu Shinta didampingi Prof. Komarudin Hidayat, Prof Frans Magnis Suseno, Alissa Wahid, dan Laode Muhamad Syarif. Rombongan disambut Komisioner Bawaslu antara lain Lolly Suhenti dan Herwyn JH Malonda. 

Kunjungan GNB ke Bawaslu merupakan rangkaian kunjungan dan silaturahmi dengan tokoh bangsa, tokoh negara, dan penyelanggara negara. Sebelumnya, GNB bertemu dengan Wapres KH Maruf Amin, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan KPU. 

GNB menyampaikan, pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak akan cukup hanya dengan mendasarkan pada hukum legal-formal tanpa membangun dukungan publik melalui gerakan etika dan moral. Karena itu, GNB berharap Bawaslu terus meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan media massa dan pers untuk menyuarakan dan menyampaikan berbagai pelanggaran atau perkembangan pelaksanaan pemilu kepada publik.

"GNB yang diisi tokoh-tokoh bangsa akan menemani Bawaslu dalam menyuarakan fakta dan kebenaran atas penyelenggaraan pemilu," tulis GNB dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Sabtu (3/2/2024). 
Sementara itu, Bawaslu dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dengan kehadiran sejumlah tokoh yang tergabung dalam GNB. Dukungan tersebut menjadi penyemangat Bawaslu untuk memastikan agar pemilu berjalan adil, jujur, dan bermartabat. Bawaslu berusaha memastikan agar proses dan hasil pemilu berjalan sesuai harapan semua. 

Bawaslu menyadari dalam menjalankan tugasnya menghadapi sejumlah kekurangan seperti norma hukum yang tidak bisa mengkover semua persoalan. Beberapa di antaranya seperti dugaan pelanggaran etis, politik yang yang tidak dilakukan pihak yang tidak terdaftar resmi di KPU, atau penyalahgunaan bansos oleh pejabat. Bawaslu berusaha memastikan agar proses dan hasil pemilu berjalan sesuai harapan semua pihak.